IPK Selangit Jangan Sombong! Sekarang Cum Laude cuma Pepesan Kosong

Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Deduktif.id pada 22 April 2024 dengan judul “IPK Selangit Jangan Sombong! Sekarang Cum Laude cuma Pepesan Kosong” yang ditulis oleh Febria Adha Larasati, M. Naufal, Ken Devina, Anggita Raissa dan disunting oleh Aditya Widya Putri. Tulisan ini diterbitkan ulang Media Publica atas izin redaksi […]

 213 total views

Wisuda UPDM (B) Ditunda, Calon Wisudawan Cukup Kecewa

Jakarta, Media Publica – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (UPDM (B)) melakukan penundaan wisuda yang mulanya dijadwalkan pada Februari 2024 kini menjadi April 2024. Berbagai polemik berkembang di kalangan mahasiswa terkait pelaksanaan wisuda yang tertunda hingga April 2024. Merujuk pada surat pengumuman Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B) nomor : 557/A/Sek/FIKOM/XII/2023 […]

 531 total views

Biaya Pendidikan Mahal Mereka Bayar dengan Uang dan Keringat

Jakarta, Media Publica – Berbagai kisah mahasiswa dan mahasiswi yang gagal mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (UPDM (B)). Bak nasi sudah menjadi bubur, mereka yang gagal mendapatkan kuota beasiswa tidak ada pilihan selain tetap melanjutkan perkuliahan. Banyak peserta KIP yang gagal dan merasa […]

 559 total views,  3 views today

IWD 2024: Sorot Ketidakseriusan Negara dalam Melindungi Hak Perempuan

Jakarta, Media Publica  – Perayaan International Women’s Day (IWD) diwarnai berbagai aksi simbolik dengan menyoroti kemunduran demokrasi yang berdampak pada hak-hak perempuan di Indonesia. Aksi ini dirayakan oleh sejumlah aliansi perempuan dengan jumlah massa lebih dari 300 orang, aksi ini digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat […]

 414 total views

Maklumat Hang Lekir: Respon terhadap Kemunduran Demokrasi di Era Joko Widodo

Sejak awal pencalonan Prabowo dan Gibran, khususnya Gibran sebagai calon wakil presiden telah terbukti melanggar konstitusi dengan dinyatakannya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Rabu (24/1) Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa presiden dan wakil presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu. […]

 1,068 total views,  12 views today