Oleh: Kevino Dwi Velrahga*

Insiden yang melibatkan Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sedang hangat diperbincangkan. Pasalnya, dalam kegiatan Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) yang mereka selenggarakan, terdapat satu mahasiswa yang tewas yakni Gilang Endi Saputra (21).

Kasus kematian tersebut sedang diselidiki oleh pihak kepolisian, namun sudah ada indikasi korban mengalami tindak kekerasan saat kegiatan berlangsung.

Dengan kejadian ini, tak heran jika kita mempertanyakan kembali apakah organisasi Menwa masih relevan untuk mahasiswa zaman sekarang? Kita lantas turut bertanya, fungsi organisasi semimiliter di kampus itu untuk apa?

Ratusan mahasiswa mengikuti aksi solidaritas atas meninggalnya salah satu mahasiswa UNS saat mengikuti Diklatsar Menwa di Boulevard UNS, Selasa (26/10) malam. (Foto: Solopos.com)

Melansir dari Historia, Menwa sendiri adalah organisasi kemahasiswaan yang fokusnya meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Diresmikan sejak 1963 dan pembinaannya berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) Kementerian Pertahanan hingga tahun 2000. 

Awalnya organisasi ini dibentuk dengan semangat merebut Irian Barat dari cengkeraman Belanda saat operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) berlangsung. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi, Menwa pun dibentuk di setiap perguruan tinggi di Indonesia di bawah asuhan Kodam masing-masing.

Mereka diberikan pelatihan ilmu militer, dilatih menggunakan senjata, bela diri, penyamaran, dan lain-lain. Bahkan konon, Menwa juga disiapkan untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Ya, mungkin, jika suatu saat terjadi perang, anggota Menwa sudah siap tempur.

Angan-angan dan harapan mulianya memang seperti itu. Tapi, secara praktik, bagaimana mahasiswa mengartikan kehadiran organisasi semimiliter ini bisa sangat jauh berbeda. Selain itu, zaman yang berubah turut membuat kehadiran Menwa kian dipertanyakan.

Menjadi Agen dalam Kebijakan NKK/BKK

Mungkin tujuan mulia adanya Menwa sendiri sudah tergambar saat masa Orde Lama, namun beda halnya saat Orde Baru berjalan. Waktu itu, pergolakan politik terjadi begitu hebat antara pemerintah dan mahasiswa. Sehingga pemerintah pun merancang sebuah kebijakan yang menekan lingkup pergerakan mahasiswa di ranah politik.

Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan Kabinet Pembangunan III (1978–1983), mengeluarkan kebijakan mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, atau biasa disebut dengan NKK/BKK.

Dengan berlandaskan pada Surat Keputusan No. 0156/U/1978 dan Surat Keputusan No. 037/U/1979, aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus dihilangkan. Kampus menjadi kawasan steril dari aktivitas politik. Bagi mereka yang nekat untuk terus melakukan pergerakan di ranah politik, maka akan mendapat sanksi, salah satunya dipecat status kemahasiswaannya dari kampus yang ia tempati.

Meski dipercaya dapat mematikan daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah, tujuan dari kebijakan ini adalah mengembalikan fungsi utama kampus sebagai lembaga keilmuan yang berfokus pada pengembangan ilmu dan teknologi. Mahasiswa dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap sebagai praktik politik di lingkungan kampus dan didorong agar segera menyelesaikan kuliah untuk kemudian bekerja.

Menwa sebagai organisasi yang memiliki kedekatan dengan militer pun ikut mengambil perannya. Menurut Edward Aspinall dalam “Student and The Military: Regime Friction and Civilian Dissent in The Late Suharto Period”, April 1995, Menwa melakukan intimidasi dan mengawasi kegiatan para aktivis kampus pada masa tersebut. Mereka melakukannya di bawah pengawasan langsung komandan militer setempat.

Mereka menjadi agen atau dalam bahasa gaul seorang cepu bagi rekanan mahasiswa sekitarnya. Menjadi musuh dalam selimut, demi terwujudnya agenda depolitisasi kampus yang dicanangkan pemerintah saat itu. 

“Pada masa itu tak hanya Menwa yang dijadikan agen, dosen memata-matai dosen, mahasiswa mematai dosen, mahasiswa mematai mahasiswa,” ujar pengamat politik Arbi Sanit dalam wawancaranya dengan Historia.

Foto: Instagram @menwa_uns

Setelah Orde Baru ditumbangkan melalui reformasi 1998, kebijakan NKK/BKK menjadi tidak berlaku lagi. Suara mahasiswa dalam ranah politik dapat tumbuh dan berkembang kembali seperti sediakala.

Bersamaan dengan hal itu, keberadaan Menwa pun ikut menuai sorotan. Menwa dinilai sebagai sisa-sisa dari Orde Baru yang harus dibersihkan.

Menwa sendiri sejak 1994 telah menerima banyak protes dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Semarang dan dari kota lainnya akibat banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Menwa. Buntutnya pada tahun 2000, tuntutan pembubaran Menwa datang dari IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN Walisongo) setelah mahasiswanya dianiaya oleh anggota Menwa.

Pemerintah mendengar tuntutan tersebut kemudian meninjau kembali keberadaan Menwa. Pada 11 Oktober 2000, keluar SKB Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang menetapkan Menwa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang pembinaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi.

Menwa pun menjadi UKM biasa, tidak di bawah asuhan Kodam lagi seperti sebelumnya.

Hapus Menwa dari Seluruh Perguruan Tinggi

Menilik di zaman sekarang, masih ada Menwa yang dipertahankan oleh beberapa perguruan tinggi Indonesia. Hal itu sangat disayangkan mengingat keberadaannya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sejatinya, rencana pembubaran Menwa di seluruh kampus perlu didorong dan didukung. Alasannya, pertama demiliterisasi kampus. Biarlah kampus menjadi lembaga ilmiah dan pendidikan yang wajar, tanpa dicemari oleh segala atribut dan aktivitas yang militeristis.

Untuk mahasiswa dan calon mahasiswa yang menyenangi kehidupan militeristis, toh sudah tersedia kampus khusus: akademi militer dan sejenisnya. Sebuah pilihan yang adil dan beradab, bukan?

Kedua, Menwa sudah tidak memiliki tujuan yang jelas. Seperti yang tertulis di bagian atas, tujuan utama dibentuknya Menwa ialah untuk membela negara dan membangun nasionalisme. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak lagi relevan dengan situasi sekarang.

Saat ini, negara dalam keadaan aman secara fisik, sehingga tidak perlu mempersiapkan diri untuk berperang dengan melakukan berbagai kegiatan yang penuh dengan kekerasan. Nasionalisme sendiri dapat dipupuk melalui berbagai cara, salah satunya dengan menyisipkannya ke dalam materi pembelajaran.

Jikalau Menwa dipertahankan dengan alasan sebagai agen cadangan siap perang, negara pun telah memiliki komponen cadangan yang diisi oleh relawan masyarakat sipil sebagai unsur pendukung TNI. Dengan begini bukankah kembali kita pertanyakan, fungsi Menwa sekarang ini untuk apa? Minim fungsi, bukan?

Alasan terakhir adalah budaya dan sejarah kekerasan Menwa yang tidak akan pernah lepas dari organisasi tersebut. Mau sebanyak apapun perubahan yang mereka janjikan, pada akhirnya Menwa tetaplah Menwa: sebuah organisasi semimiliter yang memiliki sejarah panjang penuh kekerasan serta kerap dimanfaatkan dalam agenda politik praktis pihak berkuasa.

Pelatihan dengan metode kekerasan akan terus memicu kekerasan turun temurun dari senior ke junior yang terus pula menimbulkan dendam. Kasus Gilang, mahasiswa UNS, mungkin hanyalah satu dari banyak kasus yang muncul di permukaan akibat cara organisasi tersebut “mendidik” anggotanya.

Jikalau mereka berdalih melatih dengan kekerasan itu perlu untuk membangun mental, sepertinya Menwa itu sendiri tak terlihat seperti orang yang bermental baja. Terlihat dari bagaimana mereka menyelesaikan kasus tersebut dengan cara tidak berani muncul ke publik, tidak memberi ucapan belasungkawa, bahkan permohonan maaf juga sepertinya enggan mereka sampaikan.

Hal ini sedikit banyak membuktikan bahwa sekeras apapun bimbingan mental, bila mengandung kekerasan fisik di dalamnya, tak akan meningkatkan mental seseorang.

Dengan segala alasan di atas, bukankah sudah jelas bahwa organisasi baret ungu tersebut seharusnya ditiadakan untuk kebaikan bersama. Namun, yang perlu kita pahami, musuh mahasiswa bukan anggota Menwa yang notabenenya juga mahasiswa, tetapi Menwa itu sendiri sebagai wadah organisasi yang menebarkan ideologi militerisme pada mahasiswa dan sewaktu-waktu dapat bertindak anti demokratis.

Maka dari itu, berbahagialah kalian mahasiswa yang kampusnya tidak ada Menwa. Dan bagi kalian yang kampusnya masih terdapat organisasi minim fungsi tersebut, satukan suara dan galakkan bersama tuntutan pembubaran. Jangan sampai nantinya tercipta Gilang-Gilang lain di luar sana.

*Penulis merupakan mahasiswa Fikom UPDM (B) angkatan 2018 yang juga merupakan Pemimpin Redaksi LPM Media Publica 2021/2022

 448 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.