Oleh: Aisyah Dwina Septariani*

Pergolakan yang terjadi di meja hijau antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan internasional. Kasus ini menjadi bukti bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia sudah semakin terancam.

Sebelumnya, Haris dan Fatia dilaporkan atas dugaan tindak pencemaran nama baik akibat konten yang diunggah di kanal YouTube milik Haris Azhar pada 20 Agustus 2021 lalu. Dalam konten itu, Haris mengundang Fatia untuk membahas laporan riset berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Riset tersebut menunjukkan keterlibatan Luhut serta beberapa jendral purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam rencana izin tambang di Intan Jaya yang ditolak warga Papua.

Tak lama dari unggahan tersebut, Luhut merasa apa yang dibahas oleh Haris dan Fatia telah mencemarkan nama baiknya dan melaporkan mereka kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Pada 3 April 2023, Fatia dan Haris didakwa dengan Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan.

Dengan adanya persoalan ini, timbul keresahan di masyarakat karena merasa hak kebebasan berekspresi kian dipersempit, terutama dalam ranah daring. Tagar #KitaBerHAKKritis hadir di berbagai kanal media sosial sebagai bentuk perlawanan masyarakat sipil atas upaya pembungkaman yang terus tumbuh di Indonesia.

Esensi Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Konstitusi di Indonesia

Kebebasan berekspresi layaknya oksigen bagi demokrasi. Seperti oksigen dalam kehidupan, tanpa oksigen kehidupan tidak akan berlanjut. Begitu juga dengan demokrasi, tanpa kebebasan berekspresi maka kehidupan akan mati. Jika kebebasan berekspresi yang sudah diakomodir dalam demokrasi terus dikriminalisasi maka demokrasi yang akan mati.

Kebebasan berekspresi merupakan ciri penting bagi negara demokrasi, dengan keterbukaan akan peredaran informasi bagi publik maka kebebasan berekspresi dapat memicu kesejahteraan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terus progresif.

Kemudian, kebebasan berekspresi juga merupakan bagian dari hak fundamental setiap warga negara yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28E dan Pasal 28F versi amandemen kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa UUD 1945 merupakan regulasi tertinggi dalam Konstitusi, maka sudah seharusnya UUD 1945 menjadi landasan utama dan nafas bagi produk-produk hukum turunannya. Namun, malah terlihat kontradiktif, bukan?

Sebagai negara yang menganut konsep demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan syarat yang perlu dijamin keberlangsungannya sebab demokrasi menjamin setiap warga negara untuk mendapat keadilan yang sama dan memberi ruang untuk turut andil dalam pengamalan prinsip demokrasi. Sama halnya dengan dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, poin kelima yaitu “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa berhasil demokrasi di suatu negara dijalankan. Produk hukum dibuat untuk memayungi hak masyarakat luas bukan untuk melindungi kelompok tertentu, jika produk hukum beralih fungsi sebagai manuver politik pemangku kepentingan dalam rangka pembungkaman akan sulit rasanya untuk memahami dan menerima bahwa produk hukum itu bersifat preventif dan sejalan dengan konsep demokrasi.

Justru, dengan adanya kritik dari masyarakat maka membuktikan bahwa sebetulnya ada sistem atau keputusan yang salah dari pemerintahan tersebut. Kritik masyarakat juga menjadi sebuah bukti kepedulian masyarakat dan bukti bahwa alarm demokrasi yang organik masih berjalan.

Selain itu, kritik merupakan bentuk oposisi dari kekuasaan yang ada. Oposisi selalu menjadi keperluan bagi negara demokrasi karena kekuasaan yang mutlak adalah pintu menuju abuse of power. Kekuasaan perlu diimbangi dengan kritik, selain mengambil peran untuk check and balance.

Situasi Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kebebasan berekspresi merupakan bentuk hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, menerima informasi dan lainnya. Jika mengacu pada Komnas HAM kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia bersifat hakiki yang diperlukan untuk mencapai keadilan. Kebebasan berekspresi cangkupannya luas, menulis artikel opini seperti ini juga termasuk kebebasan berekspresi.

Kebebasan berekspresi sudah diperjuangkan sejak lama, kisah tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia yaitu Soewardi Soerjaningrat menjadi salah satu simbol terhadap perjuangan atas kebebasan berekspresi. Tulisannya yang berjudul “Seandainya Aku Seorang Belanda” membawanya pada pengasingan ke Belanda. Hal ini menggambarkan bahwa perjuangan terhadap kebebasan berekspresi sudah ada sejak lama dan sudah sejak lama pula kebebasan berekspresi di Indonesia direpresi.

Kriminalisasi atas kebebasan berekspresi bukan terjadi belakangan ini saja, kisah Soewardi Soerjaningrat adalah bukti kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di masa lalu, maka kasus Fatia dan Haris merupakan bukti kriminalisasi atas kebebasan berekspresi di masa sekarang.

Selain itu, banyak bukti lainnya yang tertuang dalam survei yang membuktikan keberhasilan kriminalisasi atas kebebasan berekspresi, salah satunya seperti survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia sejak Maret 2022 terkait keberanian masyarakat untuk mengungkapkan pendapat. Dari 1.200 responden, mayoritas sebanyak 64,9 persen menyatakan semakin takut untuk mengungkapkan pendapat.

Hasil survei Indikator dapat menjadi salah satu refleks atas keberhasilan manuver politik dari UU ITE untuk membungkam masyarakat secara perlahan. Kasus Fatia dan Haris hanya satu dari sekian banyak pemidanaan dengan dalil dugaan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Korban lainnya seperti Bima Yudho Saputro, Wahyu Dwi Nugroho, Budi Pego, Bintatar Sinaga dan masih banyak lagi.

Hasil survei Indikator selaras dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid “Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia sekarang sedang mengalami tantangan besar. Dalam penelitian Amnesty International yang dipublikasikan tahun lalu (2023), kami mencatat setidaknya ada 328 kasus kriminalisasi dan intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia, pembela lingkungan, dan pembela hak masyarakat adat,” ungkapnya saat ditemui oleh Media Publica (1/2).

Regulasi yang Memperburuk Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Jika berbicara terkait kebebasan berekspresi ada satu hal yang menarik dan konsisten sejak dahulu hingga saat ini, bahwa hak ini selalu dianggap sebagai ancaman oleh para rezim dan pemangku kekuasaan. Kemudian, kondisi ini diperburuk dengan adanya payung hukum UU ITE di mana pasal-pasal yang ada dalamnya dianggap tidak menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat luas khususnya untuk hak kebebasan berekspresi.

Jika mengacu pada Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sejak 2021 mencatat setidaknya ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE yang perlu direvisi atau dihapus karena dianggap sebagai pasal-pasal karet yang bermasalah karena multitafsir. Diantaranya: Pasal 26 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 Ayat 2 (a), Pasal 40 Ayat 2 (b), dan Pasal 45 Ayat 3.

Sembilan pasal ini dianggap bermasalah karena memiliki ruang multitafsir, dengan begitu pasal-pasal inilah yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Berdasarkan data SAFEnet tahun 2021 mencatat pemidanaan terbanyak dengan UU ITE dilakukan oleh pejabat pemerintah, aparatur sipil, polisi, dan pengusaha yaitu sebanyak 70 persen.

Dalam ejawantahnya dapat ditemukan banyak masalah, siapa pun dapat dengan mudah terkena jerat UU ITE khususnya bagi mereka yang menggelorakan suara kritis. Dengan demikian maka akan timbul polemik lainnya, sebenarnya payung hukum ini dibuat untuk siapa? Untuk melindungi segenap hak masyarakat luas atau dibuat untuk memfasilitasi kelompok tertentu saja?

Salah satu pasal karet dalam UU ITE sering kali diputar balikan contohnya saja seperti pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal di atas mengatur terkait informasi yang bermuatan hinaan dan/atau pencemaran nama baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana bunyi informasi yang mengandung hinaan atau pencemaran nama baik? Apa bedanya hinaan dan kritik? Hal ini adalah ruang diskresi yang perlu diperjelas karena setiap orang berhak atas kepastian hukum.

Akhiri Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berekspresi

Pada 2021 lalu, Presiden Joko Widodo sudah mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE ini. Namun, hingga saat ini pasal-pasal karet masih termuat dalam UU ITE.

Jika presiden saja sudah mempersilahkan kita pun patut mempertanyakan, kapan UU ITE direvisi? Hingga kini, masih banyak dorongan untuk UU ITE segera direvisi yang tertuang dalam tagar #RevisiUUITE pada berbagai kanal sosial media.

Di samping itu, Indikator juga turut melakukan survei pada Februari 2022 terkait revisi UU ITE. Dari 1.200 responden dan mayoritas sebanyak 59,5 persen setuju untuk UU ITE segera direvisi karena mengancam bagi kebebasan berekspresi pada ranah daring. 

UU ITE pada awalnya disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Namun, revisi ini masih belum menjawab perdebatan yang ada sebab hingga saat ini UU ITE masih memuat pasal karet. Tujuan utama dari adanya tuntutan revisi UU ITE adalah untuk menghapus pasal-pasal karet dan mempersempit ruang multitafsir yang berpotensi mengkriminalisasi suara kritis.

Jika suatu undang-undang tidak bermasalah secara norma dan regulasi, namun pada prakteknya selalu menimbulkan masalah maka undang-undang tersebut tetap dapat dianggap inkonstitusional.

Revisi pasal bermasalah dalam UU ITE perlu diiringi dengan dukungan masyarakat luas, karena payung hukum ini mengikat kepada setiap elemen masyarakat. Biarlah hak terhadap kebebasan berekspresi dimiliki secara penuh tanpa ada ancaman yang menimbulkan ketakutan untuk berpendapat serta menyuarakan sikap kritis.

Siapa pun berhak untuk mengambil kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Jika dengan adanya pasal bermasalah dalam UU ITE menjadi pembatas dan membawa pada kondisi degradasi terhadap keadilan bagi masyarakat luas maka sudah seharusnya peninjauan terhadap pasal-pasal tersebut dilakukan. Sebab, oposisi di luar pemerintahan juga dibutuhkan sebagai fungsi check and balance dalam suatu negara demokrasi.

Jika perbedaan pendapat yang berseberangan dengan pemerintah dilarang, maka perlulah kita menagih kembali penegakkan supremasi hukum yang sejak masa reformasi 98 sudah digaungkan.

UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi sudah memuat regulasi yang melindungi kebebasan berekspresi namun pada praktiknya tidak sulit bagi kita untuk menemukan ketidakadaan kebebasan setelah berekspresi. Jangan sampai UU ITE ini melahirkan Fatia dan Haris lainnya di luar sana, dan juga jangan sedikit-sedikit UU ITE, dong.

*Penulis merupakan mahasiswa Fikom UPDM (B) angkatan 2020 yang juga merupakan Pemimpin Umum LPM Media Publica 2023/2024

 352 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.