Sejak awal pencalonan Prabowo dan Gibran, khususnya Gibran sebagai calon wakil presiden telah terbukti melanggar konstitusi dengan dinyatakannya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada Rabu (24/1) Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa presiden dan wakil presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu. Joko Widodo mengatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal ini memantik beberapa suara yang digaungkan oleh banyak sivitas akademika, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan banyak lagi dengan menyatakan sikap bahwa Presiden Joko Widodo telah mendegradasi demokrasi di Indonesia saat ini.

Berangkat dari keresahan serupa, gabungan alumni lintas angkatan dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (UPDM (B)) turut melakukan pernyataan sikap dalam Maklumat Hang Lekir pada Jumat (9/2) di depan UPDM (B), Jalan Hang Lekir I, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Maklumat Hang Lekir

Dalam Maklumat Hang Lekir, gabungan alumni UPDM (B) menyampaikan bahwa Maklumat ini hadir karena inisiatif dan dorongan moral untuk mempertanggungjawabkan sejarah reformasi yang sejak dahulu mereka perjuangkan karena UPDM (B) menjadi salah satu basis perjuangan reformasi 1998.

Girry Gemilang Sobar seorang alumni UPDM (B) yang tergabung dalam Maklumat Hang Lekir menyampaikan bahwa sejak dahulu sikap kritis akan segala kebijakan pemerintah adalah nilai yang ditanamkan oleh Prof. Dr. Moestopo, drg. selaku pendiri UPDM (B).

Selain sikap kritis yang ditanamkan oleh Prof. Dr. Moestopo, drg. sejak dahulu, Girry mengungkapkan bahwa Maklumat Hang Lekir ini hadir akibat kegelisahan atas kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini. Kegelisahan ini melahirkan inisiatif bagi para alumni UPDM (B) untuk turut menyuarakan kegelisahannya dalam Maklumat Hang Lekir.

“Pak Moes adalah seorang pejuang dan pendidik, ia juga seorang militer namun dalam beliau sangat kritis akan kebijakan pemerintah saat itu. Dan nilai ini yang ditanamkan oleh Pak Moes dalam pola kehidupan kampus,” ujar Girry saat ditemui Media Publica, Jumat (9/2).

Selain Girry, Usmar Ismail yang juga alumni UPDM (B) memiliki keresahan serupa. Usmar menyampaikan bahwa para alumni UPDM (B) turut menyatakan sikap atas kemunduran demokrasi di rezim Joko Widodo karena mereka adalah pelaku aktif yang ikut menumbangkan otoritarianisme orde baru.

“Jika ada upaya mendegradasi demokrasi maka kami perlu kembali untuk meluruskannya agar demokrasi kembali on the track dan tetap tegak seperti semestinya, supaya dapat mencegah otoritarianisme model baru yang dirancang oleh rezim Joko Widodo,” jelas Usmar pada hari itu dengan lugas.

Usmar merasa bahwa reformasi adalah bagian dari tanggung jawab moral para alumni UPDM (B) yang juga terlibat aktif dalam reformasi 1998, maka dari itu ia merasa perlu untuk menjaga demokrasi agar tetap dijalankan secara konstitusional dan tidak melahirkan rezim dengan gaya otoritarianisme seperti masa orde baru.

Selain itu, Usmar juga menegaskan jika kemunduran demokrasi ini terus terjadi maka para alumni UPDM (B) akan siap menempuh pertarungan panjang dan siap untuk mengakomodir semua hal yang diperlukan untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan lurus.

Penilaian untuk Presiden Joko Widodo dalam Maklumat Hang Lekir

Pada Maklumat Hang Lekir, para alumni UPDM (B) memaparkan rapot yang secara akademis dirancang oleh mereka dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam rapot tersebut merincikan apa saja hal yang telah Joko Widodo lakukan selama menjabat sebagai kepala negara Indonesia.

Bayquni yang juga alumni UPDM (B) memaparkan poin pelanggaran yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Lima poin penilaian pada raport tersebut, antara lain: Penegakan konstitusi, penindakan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, penuntasan kasus hak asasi manusia, penghapusan dwi fungsi TNI/POLRI, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Transkrip prestasi kerja yang dibuat oleh alumni UPDM (B) dalam Maklumat Hang Lekir, di Jalan Hang Lekir I, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/2). (Foto: Media Publica/Aisyah)

“Untuk itu hasil penilaiannya, Joko Widodo memperoleh nilai 1,2. Kalau di yudisium Joko Widodo akan tertulis sangat tidak terpuji,” ucap Bayquni, Jumat (9/2).

Saat diwawancarai Media Publica, Bayquni juga menjelaskan terkait ketidakmampuan Joko Widodo untuk menegakkan demokrasi yang berkeadilan karena melanggar beberapa konstitusi dan melakukan penyelewengan Undang-Undang.

“Joko Widodo merasa dirinya penguasa bukan presiden, kalau presiden seharusnya berani mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan. Agar mekanisme hukum tetap berlaku seharusnya ia diberikan pemanggilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.

Menurut Bayquni, pernyataan sikap dari banyak elemen akademisi sebetulnya adalah bentuk kemuakan terhadap Presiden Joko Widodo karena sudah melecehkan konstitusi. Padahal seharusnya suara rakyat adalah suara tuhan yang perlu didengar dan dihargai secara nyata.

“Ketika suara rakyat sudah disepelekan, maka Joko Widodo harus bersiap untuk berhadapan dengan suara tuhan,” pungkas Bayquni.

Reporter : Aisyah Dwina Septariani

Editor : Saniyyah

 216 total views,  27 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.