Jakarta, Media Publica  – Perayaan International Women’s Day (IWD) diwarnai berbagai aksi simbolik dengan menyoroti kemunduran demokrasi yang berdampak pada hak-hak perempuan di Indonesia. Aksi ini dirayakan oleh sejumlah aliansi perempuan dengan jumlah massa lebih dari 300 orang, aksi ini digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

Berdasarkan pantauan Media Publica, aksi IWD 2024 diwarnai dengan berbagai kegiatan yang meliputi orasi, penampilan musik, membuat jiplakan tangan menggunakan cat merah pada spanduk, hingga memasukan berbagai poster tuntutan milik aksi massa ke dalam replika kotak suara yang bertuliskan “Suara perempuan, suara penentu”.

Replika kotak suara perempuan pada International Women’s Day 2024 di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (8/3). (Foto: Media Publica/Aisyah)

Selain menjadi ajang untuk menyuarakan tuntutan atas kesetaraan gender dan inklusivitas perempuan, IWD kali ini juga turut menyoroti kemunduran demokrasi yang terjadi belakangan. Pertama, Presiden Joko Widodo melanggengkan impunitas dengan memberi gelar kehormatan pada salah seorang terduga pelanggar hak asasi manusia berat masa lalu yaitu Prabowo Subianto.

Kedua, Presiden Joko Widodo juga secara gamblang melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi pemilihan presiden 2024. Dukungan Joko Widodo terhadap salah satu pasangan calon ini diikuti dengan banyak kecurangan dan menimbulkan berbagai dampak hingga hari ini.

Kemunduran Demokrasi Berdampak bagi Ketidakadilan terhadap Perempuan

Kemunduran demokrasi pada akhirnya berdampak terhadap hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi dan tidak menjadi prioritas penyelenggara negara, seharusnya negara hadir untuk menjamin keadilan bagi segenap warga negara. Aksi IWD 2024 merupakan bentuk gerakan perempuan sebagai respon dan perlawanan terhadap ketidakadilan bagi perempuan yang disebabkan oleh kemunduran demokrasi.

Mutiara Ika Pratiwi yang tergabung dalam Perempuan Mahardhika menyampaikan bahwa kondisi kemunduran demokrasi sangat memungkinkan atas hilangnya perlindungan dan hak-hak perempuan yang hari ini sudah ada. Semangat untuk terus menuntut perlindungan dan hak perempuan itulah yang akhirnya perlu digelorakan secara terus-menerus oleh perempuan hingga hari ini.

“Dengan kemunduran demokrasi, kami melihat bahwa perlindungan terhadap perempuan dan hak-hak perempuan yang sudah tercapai mungkin akan hilang karena perempuan bisa berorganisasi, bisa mengadvokasi juga butuh kebebasan untuk bergerak dan kebebasan ini adalah demokrasi. Jika tidak ada demokrasi kita tidak bisa mengadvokasi hak kita, kita akan ditundukkan seperti zaman orde baru, kita enggak mau kembali ke zaman orde baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mutiara menganggap, berbagai kondisi yang hingga kini acap dialami perempuan seperti kekerasan pada ranah domestik, pelecehan, hingga diskriminasi berimplikasi pada kemiskinan kultural bagi perempuan. Apa yang disampaikan Mutiara dibuktikan dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang 2023 tercatat ada sekitar 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang meliputi kekerasan psikis, fisik, seksual, hingga ekonomi.

Bentuk Ketidakseriusan Negara dalam Melindungi Hak Perempuan

Hadirnya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang di dalamnya mengatur penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, UU TPKS ada bukan karena belas kasihan negara melainkan hasil perjuangan perempuan. Pasca disahkannya UU TPKS justru timbul tantangan baru sebab implementasi dari UU TPKS masih belum menjadi prioritas negara, terbukti bahwa hingga hari ini banyak peraturan pelaksana UU TPKS yang belum dibuat.

Eno Liska dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan pandangan tentang bukti ketidakseriusan negara dalam melibatkan dan melindungi hak perempuan, UU TPKS justru merupakan perlawanan baru bagi perempuan karena banyak sekali peraturan pelaksana yang belum disahkan bahkan masih banyak yang belum dibuat, hal inilah yang membuat implementasi UU TPKS tidak maksimal.

Bukti lainnya disebutkan oleh Eno, bahwa masih banyak Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih minim perspektif gender/korban ketika menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan seksual. Pasalnya, minimnya perspektif gender/korban ini tidak hanya menghambat proses advokasi di kepolisian saja, melainkan hingga ruang pengadilan juga masih banyak hakim yang tak memiliki perspektif gender/korban.

“Kemarin kami dari teman-teman LBH banyak menangani kasus dan banyak tantangan. APH enggak ngerti UU TPKS, kurang punya perspektif gender. Jadi kasusnya diping-pong (red-saling dioper) dan akhirnya sama aja. Padahal harapannya UU TPKS ada untuk melindungi korban supaya korban berani melapor ujungnya ketika korban berani melapor malah tidak ditindaklanjuti,” tegas Eno saat ditemui Media Publica, Jumat (8/3)

Selain itu, Eno juga menyebutkan hal lain yang menjadi bukti bahwa negara tidak serius dalam melindungi hak perempuan, misalnya Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan pelanggaran administratif karena meloloskan partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterlibatan perempuan, hingga UU ITE yang implementasinya sering berbenturan dengan UU TPKS.

“Jadi kadang korban berkali-kali harus menceritakan apa yang dia alami padahal itu menjadi dampak traumatis, gitu. Hal ini menjadi sangat penting untuk kita dorong, seharusnya pemerintah itu serius untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada teman-teman APH soal perspektif gender,” pungkas Eno.

Dari bukti-bukti di atas seharusnya para penyelenggara negara dapat mulai membuka mata. Jika tidak ada niat serius untuk mengevaluasi apa yang seharusnya menjadi bahan evaluasi, maka permasalahan ini akan terus berlarut-larut bahkan sangat memungkinkan untuk menimbulkan rangkaian permasalah baru di kemudian hari.

Reporter: Aisyah Dwina Septariani

Editor: Saniyyah

 264 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.