Juru Bicara KPK, Johan Budi menyatakan urgensi kepada capres dan cawapres untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. (Sumber Foto: Tribun)
Juru Bicara KPK, Johan Budi menyatakan urgensi kepada capres dan cawapres untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
(Sumber Foto: Tribun)
Jakarta, Media Publica – Jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diminta untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Hal tersebut disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat LHKPN ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada serta bentuk akuntabilitas penyelenggara Negara.

“Karena, pertama hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini bentuk pertangggungjawaban kepada publik,” ucap Johan Budi, Juru Bicara KPK.

“Apabila tidak melaporkan maka akan ada sanksi pidana di dalamnya, tapi sampai hari ini kan belum ada. Ini jadi kewenangan eksekutif dan legislatif untuk menyusun perundangan yang mewadahi soal itu,” lanjutnya.

Penyampaian LHKPN sendiri diatur dalam pasal 5 huruf f dan pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak hanya itu, terdapat kepentingan lain yakni dapat dilihatnya perbedaan jumlah harta capres dan cawapres dari sebelum menjabat hingga menjabat.

Seperti yang telah diketahui, terdapat dua calon pasangan yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasangan capres dan cawapres pertama yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Prabowo melaporkan LHKPN pada 23 Juli 2003 dengan kekayaan Rp10,65 miliar dan 4.216 dolar AS. Sedangkan Hatta Rajasa tercatat memiliki harta Rp16,95 miliar dan 56.936 dolar AS berdasarkan laporan pada 27 Juli 2012.

Sementara pasangan capres dan cawapres kedua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Joko Widodo atau Jokowi memiliki kekayaan sebesar Rp18,47 miliar dan 9.483 dolar AS yang terakhir tercatat pada 28 Februari 2010. Lalu berdasarkan laporan per 16 November 2009, Jusuf Kalla memiliki kekayaan sebesar Rp314,51 miliar dan 25.718 dolar AS.

Mengenai LHKPN ini, KPK mengajak masyarakat berpartisipasi untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi warga yang memiliki data terkait harta kekayaan capres dan cawapres tersebut bisa langsung melaporkannya ke Direktorat Pengaduan Masyarakat atau melalui surat elektronik ke pengaduan@kpk.go.id atau informasi.lhkpn@kpk.go.id.

Informasi diterima oleh KPK hingga 25 Juni 2014 dan akan diserahkan kepada KPU pada 1 Juli 2014 sebagai bentuk klarifikasi jumlah harta kepada masing-masing capres dan cawapres.

Sumber: Antara
Editor: Dianty Utari Syam

 2,038 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.