Jakarta, Media Publica – Presiden Joko Widodo resmi me-reshuffle kabinet Indonesia Maju di sisa masa kepemimpinannya pada hari Senin (17/7) bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) baru ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan lainnya seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya. 

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo resmi melantik nama-nama baru guna mengisi kursi-kursi kosong Kementerian. Dari semua nama yang terdaftar, hadir pula nama Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (UPDM (B)) periode 2022-2027, Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.Si, M.M. 

Oleh Jokowi, Paiman ditunjuk mengisi posisi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) yang sebelumnya diduduki oleh Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. 

Pelantikan ini menuai banyak pujian dari berbagai lapisan masyarakat. Meski begitu, muncul pertanyaan baru. Bolehkah seorang rektor merangkap jabatan lain di masa kepemimpinannya? 

Jika merujuk pada Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 2021 pada Bagian Kesembilan tentang Rangkap Jabatan pasal 65 ayat (1), tertulis bahwa: 

Pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Statuta ini tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah di lingkungan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Instansi Pemerintah/Swasta, serta Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan lainnya, kecuali Yayasan menetapkan lain.” 

Rektor yang merupakan pimpinan tertinggi dalam civitas academica juga termasuk dalam pejabat struktural yang dimaksud dalam aturan tersebut. Dengan menjabat sebagai Wamendes PDTT, tentu hal ini mengundang pertanyaan terkait kejelasan pengamalan dan substansi dari statuta tersebut.

Tak hanya statuta saja, praktik rangkap jabatan pada posisi wakil menteri juga dilarang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut tertera pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menerangkan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku pada menteri sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), juga harus berlaku terhadap wakil menteri. 

Meskipun dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara spesifik aturan mengenai wakil menteri, namun MK secara gamblang menegaskan bahwa wakil menteri juga harus diposisikan setara dengan menteri. Hal ini disebabkan karena prosedur pengangkatan atau pemberhentian menteri maupun wakil menteri masuk ke dalam hak prerogeratif Presiden.

Reporter: Fransiska Angelina Widiyanti

Editor: Aisyah Dwina Septariani

 1,727 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.