Jakarta, Media Publica – Pada Selasa (28/2) silam, berbagai aliansi buruh, petani, dan mahasiswa bergabung dalam aksi demo yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jakarta Pusat. Para demonstran menuntut DPR dan pemerintah untuk mencabut Perppu No. 2 Tahun 2022 yang dinilai merugikan dan memberatkan buruh. Tidak hanya itu, setidaknya terdapat 10 tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Perwakilan dari Federasi Pekerja Industri (FKI), Firman Arbadi Faisal mengatakan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2022 tersebut dinilai tidak ada perubahan substansi secara signifikan dengan Undang-undang (UU) No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebelumnya. UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya diperbaiki selama dua tahun agar statusnya berubah menjadi konstitusional. Namun alih-alih memperbaiki UU tersebut, pemerintah malah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022.

“Sebenarnya Perppu ini isinya sama dengan omnibus law. Undang-undang omnibus law dibuat oleh DPR kemudian disetujui oleh pemerintah. Ketika UU ini digugat di pengadilan ternyata ada poin-poin tertentu yang harus dibenarkan. Namun selama dua tahun tersebut tidak ada pergerakan tapi pemerintah malah mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2022 yang isinya sama saja dengan UU omnibus law,” ungkapnya ketika diwawancarai oleh Media Publica.

Aliansi buruh berkumpul di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (28/2).
(Foto: Media Publica/Siska)

Tidak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa beberapa pasal dalam Perppu tersebut dinilai dapat menimbulkan aturan yang merugikan buruh, tani dan pekerja informal lainnya mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga aturan upah yang dinilai tidak menyejahterahkan buruh. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah maupun DPR yang minim partisipasi dan dipandang tidak melibatkan pihak buruh dalam penerbitan Perppu tersebut.

“Yang jadi perhatian kita ini duduk bersamanya nggak ada. Jadi tentang Perppu ini harusnya melibatkan kita. Maka dari itu dengarkanlah aspirasi kita, tuntutan-tuntutan kita dimana dari segi buruh ini dirugikan, itu yang jadi perhatian. Tapi setiap kali kita aksi pun, tanggapannya nggak ada,” ujar pria yang akrab disapa Firman tersebut.

Tak hanya menyuarakan tuntutan, massa aksi juga membawa nasi tumpeng dan hasil bumi lainnya serta replika keranda bertuliskan “Korban Cipta Kerja”.

Perwakilan dari Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI), Sunarti, mengatakan bahwa nasi tumpeng dan hasil bumi tersebut merupakan simbol kemandirian rakyat tanpa andil pemerintah. Meski begitu, rakyat masih mampu menghidupi dirinya serta masih berbaik hati memberikan apa yang mereka miliki untuk pemerintah. Sedangkan untuk replika keranda bertuliskan “Korban Cipta Kerja” memiliki makna simbolis pengkhianatan wakil rakyat terhadap rakyatnya.

“Siapapun yang berkhianat, disinilah tempatnya,” ucap Sunarti sembari menunjuk ke arah replika keranda.

Adapun 10 tuntutan yang terhimpun dalam Ultimatum Rakyat, disebutkan dalam aksi tersebut antara lain:

  1. Presiden RI segera mencabut Perppu Cipta Kerja.
  2. DPR RI menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.
  3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi.
  4. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
  5. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang, dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.
  6. Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah, serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangungan nasional.
  7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis di segala jenjang.
  8. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.
  9. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), pengemudi ojek online, dll.
  10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundangan-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi Ojek Online, dan RUU Masyarakat Adat)

Reporter: Fransiska Angelina Widiyanti

Editor: Aisyah Dwina Septariani

 1,204 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.