Media Publica

LBH Jakarta Desak Jokowi Ungkap Kasus HAM

Ilustrasi

Jakarta, Media Publica – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta layangkan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk penuhi janji tuntaskan kasus Hak Asasi Manusia. Seperti yang tertera pada salah satu butir Nawa Cita yang diutarakan Jokowi pada awal pemerintahannya yakni penghormatan HAM dan penyelesaian secara keadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Keraguan pun muncul kala Jokowi memberikan pembebasan bersyarat bagi Polycarpus Budihari Priyanto, pelaku pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir dalam dua bulan kepemimpinannya. Adapun berbagai kasus HAM lainnya seperti kasus kekerasan di Trisakti, Semanggi, penembakan misterius (petrus) hingga kerusuhan Mei 1998 membuat LBH dan masyarakat yang mendukung aksi ini mempertanyakan komitmen Jokowi dalam pemenuhan Nawa Cita.

Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta mengungkapkan kekhawatirannya akan pengambilan-pengambilan keputusan yang dilakukan Jokowi cenderung menuju kearah pengambilan keputusan populer dan hanya sekedar janji politik. “Kami agak khawatir model-model kebijakan ini menunjukkan langkah-langkah populer tapi tidak substansial,” ujar Febi kepada Media Publica, Rabu (10/12).

LBH Jakarta yang bekerja sama dengan Komite Solidaritas Aksi Untuk Munir pun telah mengambil langkah lebih lanjut dengan melayangkan somasi terbuka terhadap Jokowi, terkait dengan pembebasan bersyarat Polycarpus. Langkah tersebut dilakukan karena sebelumnya LBH Jakarta telah memberikan waktu hingga tujuh hari kepada Jokowi untuk membatalkan keputusannya tersebut, namun Jokowi tidak juga mencabut keputusannya mengenai kasus Polycarpus.

Hingga berita ini diturunkan, Jokowi atau pun pihak pemerintah terkait belum juga memberikan respon terhadap somasi dan tuntutan yang dilayangkan LBH Jakarta.

“Belum ada respon sama sekali hingga saat ini,” tutup Febi.

Adapun tuntutan yang dilayangkan LBH Jakarta antara lain, pengambilan tindakan konkrit dan penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, pemberian jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia, pembatalan pembebasan bersyarat Polycarpus, meratifikasi optional protokol Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi ILO No. 189 mengenai PRT dan Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Reporter: Dwi Retnaningtyas
Editor: Rizky Damayanti

 1,624 total views,  1 views today

Exit mobile version