ilustrasi
ilustrasi

Dalam 16 tahun sejak lahirnya reformasi, kehidupan demokrasi di Indonesia telah berubah secara signifikan. Reformasi telah menyinari nusantara dengan teriknya sinar keterbukaan dan demokratisasi yang menggantikan suramnya kegelapan dalam sebuah sistem politik tirani. Reformasi melahirkan sebuah harapan yang berujung pada rasa optimis bahwa tanah air kita dapat mengarah ke arah yang lebih baik.

Sistem politik yang dianggap otoritarian digantikan oleh sistem yang lebih demokratis. Demikian halnya dengan dunia pers di tanah air.
Insan pers di tanah air pun seolah menerima gelombang perubahan besar yang bernama Rerformasi. Hal ini ditandai dengan dihapusnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang telah membuka gerbang demokratisasi dalam dunia jurnalistik di Indonesia setelah tiga dekade terbungkam oleh kokohnya gembok dari rezim penguasa. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers pun lahir setelahnya. Keduanya merupakan oase bagi jurnalistik di Indonesia.

Dalam banyak negara demokrasi, pers telah dianggap salah satu pilar bagi kelangsungan kehidupan demokrasi. Terbukanya suatu sistem pers, diyakini sebagai salah satu indikator tingginya kehidupan demokrasi dalam sebuah negara. Pers pun dianggap sebagai pilar keempat dalam kehidupan demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Paradoks Reformasi

Reformasi diyakini menjadi pintu gerbang bagi demokratisasi dan majunya bangsa. Euforia reformasi tidak hanya mengubah tatanan formasi lembaga negara dan penguasa, tapi juga menjadi gelombang besar yang mengubah hampir semua bidang dan tatanan sosial.

Banyak perubahan yang diadakan pada era reformasi. Perubahan seakan menjadi mahluk raksasa yang siap menelan sesuatu hal yang berbau orde baru yang dianggap kolot. Era orde baru pun cenderung dianggap sebagai sesuatu hal lama yang menghambat kemajuan. Semangat reformasi terlalu menggebu sampai tiada menyisakan sedikit pun hal yang berbau orde baru, kecuali partai golkar.

UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara kita pun harus mengalami amandemen sebanyak empat kali dalam kurun waktu 4 tahun saja. Amandemen telah melahirkan banyak perubahan yang bersifat elementer.
Namun pada kenyataannya, perubahan-perubahan yang terjadi tidaklah sesuai dengan amanah dan cita-cita reformasi yang menginginkan kemajuan dan keterbukaan dalam bangsa ini.

Kemiskinan tak juga bosan menerpa masyarakat. jurang kesenjangan sosial makin melebar pasca reformasi. Kekayaan alam pun masih tetap tergadaikan dan dimiliki oleh pihak asing alih-alih memberikan keuntungan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan negara kita masih saja mengirimkan putra putrinya untuk menjadi tenaga kerja informal di negara orang. Perekonomian mungkin meningkat dalam statistik, tapi realitanya tidak berbanding dengan angka-angka yang disuguhkan dalam statistik.

Demikian halnya dengan bidang hukum. Korupsi makin merajalela tak terkendali, seolah menjadi hal yang wajar dan dibenarkan oleh publik. Jika dalam orde baru korupsi hanya dilakukan oleh elite saja, pada hari ini korupsi telah menjadi tindakan yang dilakukan oleh siapa saja dalam kondisi apa pun. Hukum pun seakan menutup matanya dari keadilan. Seolah hukum dibuat untuk kelangsungan orang-orang berduit saja. Dan keadilan pun menjadi bernilai, tak lagi menjadi sesuatu yang ‘tak ternilai harganya’.

Dalam bidang politik pun tidak jauh berbeda. Jika dulu politik didominasi oleh pihak penguasa (red-keluarga cendana), maka sekarang kita dapat melihat oligarki kekuasaan yang dilakukan oleh para elite politik kita. Otonomi daerah yang diharapkan menjadi mendekatkan jurang pemisah antara tertinggalnya daerah dengan majunya pusat pemerintahan pun hanya melahirkan raja-raja kecil yang ternyata memiliki kecenderungan merampok uang rakyat. Partai politik nyatanya tidak melakukan tugasnya untuk melakukan pendidikan politik dengan baik.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa banyaknya perubahan yang dilakukan sejak reformasi tidak berbanding lurus dengan kualitas kehidupan yang madani. Reformasi yang dianggap sebagai angin segar bagi kehidupan bernegara ternyata berubah menjadi angin puyuh yang meluluh lantakan negara kita karena tidak sesuai dengan amanah dan cita-cita reformasi itu sendiri.

Pemilu 2014

Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi pesta demokrasi pun justru menihilkan proses demokrasi itu sendiri. Tiga penyelenggaraan Pemilu setelah Reformasi pun tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kondisi tanah air. Pemilu hanya menghasilkan tikus-tikus rakus yang tiada usai menimbun uang rakyat dalam pundi-pundinya.
Keadaan demikian terlihat sangat mencolok dalam Pemilu kali ini. Hampir semua partai politik yang menjadi kontestan pernah terlibat dalam kasus korupsi. Ironisnya, kasus korupsi yang melibatkan kader-kader parpol tersebut adalah kasus korupsi besar yang menelan uang negara.

Sebutlah Partai Golkar dengan korupsi Al Qur’an, Partai Demokrat dengan kasus Hambalang dan (tentu saja masih) mega bail out Century, lalu PKS yang sulit berkelit dalam korupsi impor daging sapi serta yang terbaru adalah Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Agama menjadi terdakwa korupsi Haji.

Dalam pemilu edisi keempat setelah reformasi ini, partai-partai tersebut masih mencoba untuk meraih kekuasaan dalam persaingan kandidat presiden. Tiga partai politik tergabung dalam kongsi yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sedangkan pasangan yang lain, Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa didukung oleh eks partai koalisi pada kabinet Gotong Royong. Ironisnya, Gerindra sebagai partai pengusung awal capres Prabowo (dan tentunya juga Prabowo sendiri) adalah partai yang memposisikan diri sebagai partai oposisi dalam periode 2009-2014.

Peran Pers

Pers yang dianggap sebagai pilar keempat dalam kehidupan demokrasi pun seakan tak berdaya menghadapi kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia. Sebagai anjing penjaga (wacth dog) yang mengontrol tatanan sosial masyarakat, rasanya pers telah melewatkan beberapa pencuri dan penumpang gelap dalam kehidupan kita.

Meskipun perkembangan pers dewasa ini cukup signifikan (baik secara kuantitas maupun keterbukaannya), tapi nyatanya pers seringkali membuat berita yang menyesatkan dan bahkan terlalu membesarkan berita-berita sepele yang membuat publik lupa terhadap permasalahan yang seharusnya menjadi prioritas utama publik.

Media massa seringkali melempar isu lain sebagai pengalih isu utama ketika masalah-masalah besar dan sensitif memojokkan partai penguasa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa independensi media bukan lagi menjadi hal yang sakral. Kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh media masa dan insan pers pun tidak berjalan secara maksimal.

Kita memang memiliki UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Namun, kebebasan pers yang didambakan seolah menjadi utopis karena banyak media massa yang dimiliki oleh para pemodal yang memiliki kepentingan politik. Berita-berita yang disajikan ke publik pun lebih bersifat politis dengan dalih menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Dalam sebuah forum diskusi pada tahun lalu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi pernah menyebutkan bahwa regulasi tentang pers yang kita miliki memang dirancang untuk melindungi insan pers dari represi negara, tapi tidak dirancang untuk melindungi pers dari modal. Eko pun menambahkan bahwa imbas dari hal tersebut ialah banyak media massa yang memberitakan isu-isu yang nantinya mendorong kepentingan dari pemiliknya. Kebanyakan media pun menjadi benteng pertama yang melindungi tuannya ketika terlibat dalam suatu perkara.

Kecenderungan media massa yang mengikuti kepentingan pemilik pun masih tetap terlihat pada Pemilu edisi 2014. Media massa terbelah dalam pemberitaannya. Ada yang pemberitaannya mendukung Prabowo. Di kelompok lain, terdapat juga kelompok media massa yang menyokong Jokowi untuk terpilih dalam Pemilihan Presiden mendatang. Kedua kelompok tersebut memiliki satu kesamaan, yakni mengikuti arah pemilik mereka berlabuh. Keberpihakan media massa pun beralih, dari kebenaran menjadi berpihak kepada pemilik.

Anjing penjaga yang dianggap memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh publik pun telah dijinakkan oleh tulang-tulang dari tuannya, yakni pemilik media itu sendiri.

Penulis: Teuku Wildan Al-Amin

 2,218 total views,  4 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.