Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres untuk mendukung upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi. (Sumber: presidenri.go.id)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres untuk mendukung upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
(Sumber: presidenri.go.id)
Jakarta, Media Publica – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (21/3), mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2014 melalui Inpres nomor 2 tahun 2014.

Inpres tersebut dibuat untuk mendukung upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

Dimana Peraturan Presiden tersebut berisi tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang (2012-2015) dan jangka menengah (2012-2014), yang diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Dalam Inpres yang memuat sepuluh instruksi itu, Presiden menugaskan pada menteri koordinator politik, hukum dan keamanan beserta sejumlah menteri lainnya untuk menyusun aksi PPK tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta focus kegiatan prioritas jangka menengah strategi nasional PPK 2012-2014 disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digunakan adalah melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional penyelamatan asset hasil korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi serta mekanisme pelaporan.

Instruksi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para sekretaris jendral pada lembaga tinggi negara, para gubernur dan para bupati atau walikota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan agar menyusun aksi PPK Tahun 2014, dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian atau Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

Secara keseluruhan, isi Inpres tersebut menyatakan aksi PPK Tahun 2014 disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Sebelumnya, Inpres tentang PPK ini telah dikeluarkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 21 Maret 2014.

Sumber: Antara dan Setkab.go.id
Editor: Putri Yanuarti

 1,810 total views,  4 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.