Mesir, Media Publica – Rabu 3 Juli 2013, serangkaian kejadian terjadi begitu cepat dan mencengangkan seluruh dunia. Militer Mesir resmi menggulingkan Presiden Mohamed Moursi. Tak hanya itu, keputusan untuk mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi Aldy Manosur sebagai kepala negara sementara serta mengumumkan pemilihan dini juga diambil saat itu.
Ketika mengumumkan pengambil alihan kekuasaan, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdul Fatah al-Sisi didampingi oleh ulama Syeikh Agung Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed Al Tayeb, pemimpin Gereja Kristen Koptik Baba Tawadrous II, pemimpin oposisi Muhammad Elbaredai, pemimpin Partai Islam Nour dan tokoh gerakan Tamarod yang mengorganisir unjuk rasa di Lapangan Tahrir.
Masa satu tahun kepemimpinan Moursi memang diwarnai ketegangan antara Ikhwanul Muslimin dan kaum oposisi. Ada sejumlah alasan mengapa kepemimpinan Moursi yang semula meraih 52 persen suara dalam Pemilihan Presiden setahun lalu, dinilai gagal dan justru memecah-belah Mesir.
Berikut ini merupakan penyebab tergulingnya Moursi:
1. Dominasi Ikhwanul Muslimin
Ketidaksukaan sebagian warga Mesir pada kelompok Ikhwanul Muslimin, yaitu partai pemenang Pemilu Mesir dan partai asal Presiden Moursi, menguat setahun terakhir.
Ada tuduhan kalau Moursi sengaja memberikan kursi-kursi kekuasaan penting hanya pada kader-kader Ikhwanul Muslimin. Terakhir, dia menunjuk tujuh gubernur baru yang semuanya berlatar belakang Ikhwanul Muslimin.
Namun, pendukung Moursi membantah hal ini. Moursi disebut-sebut telah menawarkan kursi vital di kabinet dan lembaga negara lainnya pada kaum oposisi namun semua ditolak.
2. Memburuknya Ekonomi
Setahun setelah memerintah, kondisi perekonomian Mesir terus memburuk. Investasi asing tidak kunjung datang, sementara sektor pariwisata yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Mesir, tak kunjung pulih. Harga bahan makanan, bahan bakar dan komoditas lain terus meroket. Listrik seringkali mati karena ketiadaan bahan bakar.
Kabinet Moursi sebenarnya sedang menegosiasikan pinjaman lunak dari IMF sebesar US$ 4,8 miliar. Namun, jika pun disetujui, pinjaman ini akan memaksa pemerintah Mesir memotong subsidi di berbagai sektor, yang justru berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Dekrit Presiden 22 November 2012
Keputusan Moursi menerbitkan sebuah dekrit presiden pada 22 November 2012 lalu dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Dalam dekrit itu, Moursi memecat jaksa agung, membuat semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum (judicial review) dan menegaskan keabsahan parlemen Mesir. Keabsahan parlemen sebelumnya sempat digugat oleh beberapa pihak.
Sebulan setelah dekrit itu diterbitkan, pemerintahan Moursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu-buru. Konstitusi itu dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Moursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.
4. Pelanggaran Demokrasi dan HAM
Setahun kepemimpinan Moursi diwarnai banyak aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi beragama. Dia dinilai gagal melakukan reformasi sektor keamanan terutama di kepolisian, paramiliter dan dinas intelijen Mesir.
Ketika polisi Mesir terlibat pembantaian di Port Said, Januari 2013 lalu dan 30 orang meninggal, Moursi dinilai tidak berusaha menindak pelakunya dengan tegas. Serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan kaum minoritas pun meningkat.
Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi Ikhwanul Muslimin dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Sebuah Rancangan UU tentang keberadaan NGO sedang dibahas dan disebut-sebut bakal mengontrol organisasi masyarakat sipil.
Semua faktor ini bersama-sama membuat gelombang anti Mursi terus menguat. Terlebih setelah sebuah gerakan populer yang menamakan dirinya ‘Tamarod’ muncul pada awal tahun ini dan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi.
Sementara itu, Perdana Menteri baru Mesir Hazem al-Beblawi hampir mendekati waktu untuk membentuk kabinetnya, sedangkan para jaksa tengah menyiapkan dakwaan kepada presiden terguling Mohamed Moursi dan para anggota Ikhwanul Muslimin. Beblawi mewawancarai para kandidat menteri bersama Wakil Presiden Mohamed ElBaradei dan berlanjut hari Minggu ini.
Beblawi mengatakan kabinet akan diisi 30 menteri dengan prioritas utama memulihkan keamanan, menjamin lalu lintas barang dan jasa, serta menyiapkan pemilu legislatif dan presiden. Ia bekerja berdasarkan peta jalan yang dirancang militer yang menggulingkan Moursi 3 Juli lalu setelah jutaan orang turun ke jalan menuntut pengunduran dirinya.
Moursi sendiri tak terlihat lagi setelah digulingkan. Ia telah ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan sejak 3 Juli. Moursi merupakan presiden Mesir pertama yang terpilih secara bebas dan Islamis. Meskipun telah ditahan, Moursi belum didakwa atas tuduhan apapun.
Sabtu kemarin jaksa penuntut umum akan mengeluarkan perintah penyelidikan kepada Moursi dan sejumlah patronnya, termasuk penasehatnya, Mohamed Badie, atas beberapa tuduhan, antara lain tuduhan mata-mata, memicu kekerasan dan merusak perekonomian.
Editor: Dianty Utari Syam
Sumber: the guardian, antara, bbc, reuters
2,260 total views, 3 views today