*Oleh Mega Pratiwi

Salah satu ruang di SDN 07 Kota Bima yang butuh direhabilitasi. Foto: Tempo.co
Salah satu ruang di SDN 07 Kota Bima yang butuh direhabilitasi.
Foto: Tempo.co

Media Publica – Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi apakah tujuan itu bisa terlaksana dengan kondisi sarana dan prasarana yang belum tercukupi di pelosok negeri?  Salah satu catatan merah pendidikan Indonesia adalah kondisi gedung sekolah di pelosok negeri yang kurang layak.

Beberapa diantaranya adalah kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Di kabupaten ini terdapat 225 sekolah yang tidak layak dan mengalami kerusakan parah. Kemudian di Kabupaten  Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan terdapat 57 gedung Sekolah Dasar yang juga membutuhkan perbaikan.

Selain kedua kabupaten diatas masih banyak lagi gedung-gedung sekolah di negeri ini yang membutuhkan perbaikan gedung. Para siswa pastilah merasa tidak nyaman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Seperti yang dilakukan oleh 284 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Kota Bima, mereka melakukan demonstrasi di halaman sekolahnya. Demo yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan kepala sekolah SDN 07 Kota Bima, lantaran para siswa kesal rehabilitasi gedung sekolahnya yang tak kunjung tuntas.

Data yang didapatkan dari Tempo.co menyebutkan, Kepala SDN 07 Kota Bima, Muhdar mengatakan para siswa tersebut menuntut penyelesaian rehab sekolah yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 untuk tujuh lokal. Anggaran senilai Rp 24 juta untuk pembelian bahan material sudah diserahkan ke panitia yang berperan sebagai perwakilan masyarakat di dalam kepanitiaan sekolah, tapi hingga kini belum terlaksana. Uang itu diserahkan kepada oknum itu pada 30 Maret 2012 lalu.

Bagaimana bisa kita mencapai tujuan pendidikan bila gedung sekolah saja masih belum layak untuk dipakai? Padahal anggaran pendidikan cukup besar yaitu sebanyak 20 % dari total anggaran belanja negara. Tahun ini saja anggaran pendidikan naik hingga Rp 344,4 triliun. Namun pada pelaksanaannya tidak semua dana anggaran untuk pendidikan dialokasikan dengan baik.

Indonesian Corruption Watch memperkirakan sekitar 40-50 % dana pendidikan telah dikorupsi sebelum sampai ke sekolah. Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, anggaran pendidikan yang seharusnya sebesar 20 % dari APBD dalam pelaksanaannya ternyata hanya diberikan sebesar 10 %. Lalu bagaimana jadinya pendidikan di Indonesia bila hal seperti ini terus terjadi. Akankah tujuan pendidikan di Indonesia tercapai?

*Penulis adalah anggota aktif LPM Media Publica periode 2012-2013

937 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *