Sumber : www.twitter.com/SenmaFikomUPDMB
Sumber : www.twitter.com/SenmaFikomUPDMB

Jakarta, Media Publica – Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama) yang terdiri atas Senat Mahasiswa (Senma), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Wadah Kegiatan Mahasiswa yang diantaranya Telefikom Fotografi, Basket Fikom, Teater Fikom, Kosmik dan Media Publica memang sudah diakui keberadaannya baik di dalam maupun di luar kampus. Namun sangat disayangkan, hingga saat ini LKM belum memiliki Surat Keputusan (SK) untuk mempertegas keberadaannya. Dengan kata lain SK adalah sebagai bentuk pengakuan secara tertulis dan bersifat formal dari Universitas.

Selama ini, SK yang diturunkan oleh Dekan Fikom UPDM(B)  kepada MPM, DPM dan Senat adalah SK Kepengurusan dan bukanlah SK Kelembagaan. Sehingga keabsahan atau legalitas dari  lembaga yang berada dibawah naungan Fikom kini belum ada.

Dr. Hanafi Murtani, MM selaku Dekan Fikom menjelaskan bahwa sebelum membuat SK LKM terlebih dahulu haruslah merubah struktur organisasi yang selama ini dijalankan. Karena, semestinya ada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), lalu di dalam BEM nanti terdapat Senat, MPM, DPM. Istilahnya, BEM hanya sebagai bungkusan luarnya saja. Dikarenakan struktur di UPDM(B) tidak seperti itu, akhirnya SK tidak dapat dikeluarkan.

“Disini mungkin takut dengan pembagian dana, misalnya seperti WKM dibawah senat takutnya WKM cuma dapet uang dikit padahal sebenernya bisa rata cuman mereka berpikirnya masih takut dapetnya kecil,” tambahnya kemudian.

Hal tersebut sangat disayangkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Muhammad Surajie, Ketua WKM Basket Fikom yang mengatakan bahwa SK tersebut sangat penting sebagai bentuk legalitas lembaga resmi yang mewakili mahasiswa Fikom dalam memperjuangkan aspirasinya.

Rifkey Choirul Anam, Ketua WKM Telefikom Fotografi memiliki pendapat yang sama, Ia mengatakan bahwa dengan adanya SK tersebut secara otomatis lembaga-lembaga di Fikom diakui secara legal dimata hukum. Setelah itu agar dipermudah segala kegiatannya ketika berada diluar kampus.

Sementara itu, Wahyu Edi selaku ketua MPM mengatakan telah memperjuangkan hal ini kepada pihak Fakultas dengan berbagai cara, “contohnya dengan mengadakan diskusi LKM bersama Wadek III (red: Wakil Dekan) Fikom, disitu ada sebuah sarana dialog untuk pembahasan lebih lanjut tentang hal ini, karena berbagai macam bisa kita bahas disitu.”

Ia melanjutkan bahwa, masalah ini telah diajukan oleh MPM pada periode sebelumnya melalui surat. Saat itu pihak Fakultas menanggapi jika dalam waktu dekat diskusi bersama Wadek III akan digelar, dan hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.

Sementara itu Wadek III Fikom, mengatakan bahwa jika ingin merubah statuta yang ada, sebelumnya LKM harus membuat surat yang menyatakan hal yg akan dirubah namun tetap harus merujuk pada SK Dikti.

“Untuk dapat SK LKM, ya LKM ngajuin surat ke Fakultas dengan data yg lengkap. Jadi jelas kenapa harus ada SK LKM,” lanjut Dr. Prasetya Yoga Santoso, MM.

Jawaban tersebut tentunya sedikit kembali menimbulkan pertanyaan. Sudah jelas bahwa SK LKM tersebut harus diturunkan agar LKM Fikom diakui legalitasnya sebagai lembaga di Fikom UPDM(B).

Namun, dengan belum adanya tindak lanjut dari pihak Fakultas hingga saat ini memang sedikit menimbulkan kekecewaan bagi LKM. Ketua DPM dan MPM pun mengungkapkan harapan mereka  agar SK LKM dapat segera diturunkan oleh Fakultas, “semoga usaha kita bersama tidak sia-sia dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu SK LKM,” tutup pria yang akrab disapa Edi.

Reporter : Dianty Utari Syam & Diki Tribudisusilo

1,101 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *