Sumber : Reuters
Palestina, Media Publica – Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad mengakhiri jabatannya pada Senin (03/06). Fayyad yang merupakan politikus independen telah menggundurkan diri pada (13/04) lalu setelah beberapa bulan terakhir berada dalam hubungan yang tegang dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Amerika Serikat telah berupaya agar ia meneruskan jabatannya sebagai perdana menteri namun, Fayyad memutuskan tetap mundur. Setelah pengunduran dirinya, Abbas tetap memintanya untuk tetap tinggal sebagai Perdana Menteri sementara. Hingga Minggu (02/06), Fayyad telah resmi mengakhiri masa jabatan sementara sebagai Perdana Menteri. Sidang kabinet akan diadakan untuk membahas agenda saat masa jabatan Perdana menteri sementara berakhir.
Pada (27/04) lalu, Abas telah mengumumkan bahwa pembicaraan telah dimulai untuk membentuk sebuah pemerintahan bersatu di bawah kepemimpinannya, sejalan dengan tercapainya perdamaian yang telah lama tertunda.
Dalam aturan Hukum Dasar Palestina disebutkan bahwa pejabat yang bertugas membentuk pemerintahan baru diberi waktu tiga minggu untuk memilih anggota baru, yang kemudian dapat diperpanjang dua kali jika tugas pemilihan tersebut tak terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
Wasil Abu Yussef, anggota Komite Eksekutif PLO mengamini bahwa masa tugas pejabat sementara Fayyad akan berakhir dan dengan demikian harus ada pemerintahan yang baru. Namun, berbeda dengan Saleh Rafat, ia mengatakan tidak mengetahui apakah faksi-faksi melakukan perundingan menyangkut pembentukan pemerintahan baru. “Dalam pertemuan terakhir Komite Eksekutif, topik tentang (pembentukan) pemerintahan tidak muncul,” ungkap anggota badan pengambil keputusan PLO tersebut.
“Sejauh Fatah dan hamas tidak mencapai kesepakatan dan membuat jadwal pembahasan, artinya presiden Abbas akan menunjuk satu sosok untuk membentuk pemerintahan Palestina yang baru,” ungkap Menteri tenaga kerja, Ahmad al-Majdalani yang dilansir dari AFP.
Pada bulan Mei lalu, Fatah dan Hamas sepakat untuk membuat jadwal selama tiga bulan bagi pembentukan pemerintahan bersatu. Pembentukan pemerintahan bersatu dan penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu dari kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pergerakan nasioalis dua tahun lalu. Namun, kesepakatan tersebut tak pernah terwujud hingga saat ini.
Perdana Menteri Baru Bagi Palestina
Abbas telah menjatuhkan pilihan kepada Rami Hamdallah, seorang professor linguistik yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebelumnya. sejak 1998 Hamdallah telah memimpin An Najah national University. Ia akan menggantikan Fayyad.
Abas menegaskan kembali kepada Hamdalah saat pertemuan di kediamannya terkait dengan kesepakatan bulan Mei dengan gerakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza untuk membentuk pemerintahan bersama dalam kurun waktu tiga bulan.
Kantor Hamas mengecam penunjukan Perdana menteri baru tersebut dan menyebutnya sebgai hal yang “illegal” karena dilakukan tanpa konsultasi awal dengan pihak Hamas. “Kabinet itu tidak mewakili rakyat Palestina. Status cabinet baru itu illegal,”ungkap Juru Bicara Pemerintahan Hamas, Taher al-Nunu.
Sumber : Antara & AFP
Editor : Mianda Aurani
2,435 total views, 3 views today