Jakarta, Media Publica – Pemilihan Raya (Pemira) merupakan wujud perayaan demokrasi di UPDM (B) yang mulai diberlakukan semenjak era Soeharto runtuh. Sebelum adanya Pemira, ketua senat dipilih melalui mekanisme perwakilan ditingkat Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Namun, semenjak era Reformasi hadir dan Pemilihan Umum (Pemilu) berlaku di Indonesia, maka semenjak itu pula demokrasi berlangsung di UPDM (B).
Dan Fikom pun dapat dikatakan sebagai pelopor adanya Pemira saat itu. Wendi Putranto, selaku Ketua Senat untuk dua periode 1999-2001 ini menuturkan bahwa Pemira diberlakukan agar lebih demokratis, “jadi kita percayakan kepada mahasiswa, karena nanti mahasiswa yang akan memilih wakilnya yang kompeten, yang bisa melayani kepentingan mahasiswa. Itu tujuan utamanya,” jelas Wendi, dalam artikel: Pemira Hadir Saat Reformasi, Hot News 73 Media Publica, 7 Mei 2012.
Mekanisme perwakilan yang diubah menjadi mekanisme one man one vote ini berlaku mulai tahun 2001, dengan tim formatur sebagai pelaksana sebelum adanya Komisi Pemilu Raya (KPR) seperti sekarang. Perubahan mekanisme ini terjadi ketika Bang Wendi, biasa disapa, menjabat sebagai Ketua Senat saat itu. “Ketika saya sudah jadi ketua senat, kita ubah AD/ART dari senat mahasiswa dan di organisasi kemahasiswaan,” tambahnya. Sehingga, dari sana memungkinkan untuk digelarnya pemilihan langsung oleh mahasiswa.
Persyaratan untuk menjadi calon kandidat pun tak jauh beda, minimal mereka harus sudah dua tahun kuliah dengan IP minimal 2,7. Namun kala itu, calon ketua senat harus mempunyai pengalaman berorganisasi di dalam kampus.
Pria yang saat ini bekerja di Rolling Stone tersebut menambahkan bahwa pengalaman berorganisasi di dalam kampus harus dipunyai oleh para calon ketua senat. Hal ini dimaksudkan agar calon ini tahu kepentingannya apa di dalam kampus. “Karena yang akan dilayani kan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fikom, jadi otomatis dia harus bisa tahu kebutuhan dan kelemahannya selama ini di kampus,” lanjutnya.
Mengenai pelaksaan Pemira yang baru diselenggrakan pasca mundurnya Soeharto sebagai presiden, Wendy menjelaskan, bahwa kondisi yang ada di kampus belum normal, demo dan pembenahan masih sering terjadi pada masa itu. Mau tak mau, Pemira baru bisa terselenggara satu setengah tahun kemudian dari masa jabatannya sebagai ketua senat. “Saat itu ketua senat yang baru nggak sampai satu tahun menjabat. Dia sekedar menjadi fasilitator untuk digelarnya Pemira,” terangnya.
Menelusuri kisah pemilihan Senma sebelum adanya Pemira, dalam artikel: Pemira, Wujud Demokrasi Kampus, Hot News 72 Media Publica, 23 April 2012. Wadek I Fikom UPDM(B) M. Saefulloh S.Sos.M.Si menjelaskan bahwa dahulu kelembagaan disebut forum, lembaga yang sifatnya forum ini ditandai dengan tidak adanya pucuk pimpinan secara individual, tetapi ditandai dengan adanya presidium. “Maka dari itu pada eranya disebut sebagai forum, tidak ikatan, tidak persatuan,” jelasnya.
Belum ada pemira di tingkat fakultas pada masa Ia bergabung dalam kelembagaan Fikom UPDM(B). “Pernah ada satu kali pemira di tingkat universitas waktu itu, yang memilih itu dulu sistemnya ada MPM DPM yang berisi perwakilan kelas, dan juga ada perwakilan WKM. Jadi, semacam majelis yang berisi seluruh unsur lembaga mahasiswa di Moestopo dan mereka berembuk untuk memilih,” tandasnya.
Ia menambahkan ada satu indikator yang sederhana pada Pemira saat ini. Ia menjelaskan ,“legitimasi seorang pemimpin itu kalau menurut sistem demokrasi ada ditangan rakyatnya. Ada satu catatan untuk pemira di Fikom yaitu tingkat partisipasi mahasiswa sendiri yang sampai saat ini masih kurang.”
Demokrasi adalah sebuah iklim, sebuah sistem yang menjamin hak-hak anggota masyarakat dan juga mengatur tentang kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat, kemudian menyuarakan kepentingannya. Sungguh disayangkan jika mahasiswa tak berminat menyuarakan hak dan pendapatnya, bahkan untuk lingkup kampusnya.
Sumber: Hot News Media Publica
Editor: Desy Setyowati
3,330 total views, 3 views today