Jakarta, Media Publica – Warga Pancoran Buntu II kembali mendatangi kantor Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa pagi (27/4). Ini merupakan kesekian kalinya warga bersama solidaritas Forum Pancoran Bersatu mendatangi kantor kelurahan untuk meminta hak mereka yang telah hilang selama 10 bulan.

Berdasarkan rilis yang diterima Media Publica, warga Pancoran Buntu II harus kehilangan hak administratif dan hak fundamental pasca adanya ancaman yang dilayangkan pihak PT Pertamina (Persero) untuk mengambil alih lahan milik warga.

Tercatat sejak Juli 2020 lalu warga Pancoran Buntu II mulai kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Perlahan-lahan hak mereka dirampas supaya angkat kaki dari lahan yang mereka tempati. Warga juga memperoleh intimidasi yang dilakukan secara bertahap oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yakni PT Pertamina Training & Consulting (PTC).

Situasi Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan pasca mengalami penggusuran yang dilakukan oleh PT Pertamina Training & Consulting (PTC), Sabtu (20/3). (Foto: Media Publica/Dzaky)

Hal itu diperkeruh dengan manuver PT PTC yang merekrut beberapa oknum warga untuk memengaruhi warga lainnya supaya segera meninggalkan wilayah tersebut. Berkat adanya bantuan dari ‘orang dalam’, pihak PT PTC semakin leluasa untuk mengintimidasi warga dari rumah ke rumah.

Akibatnya, banyak warga yang resah dan terpaksa menerima dana kerohiman yang disediakan oleh pihak PT PTC apabila mereka mau angkat kaki dari wilayah tersebut. Dana kerohiman sendiri merupakan bentuk ganti rugi berupa uang kepada warga yang mendiami tanah negara.

Namun, bagi sebagian warga yang bertahan, dana kerohiman bukanlah jalan keluar terbaik untuk masalah ini. Sebab, warga berdalih tanah yang didiami selama ini bukanlah milik negara, melainkan milik Alm. Sanjoto Mangkusasmito yang dibeli secara sah pada tahun 1980-an. 

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) juga bersikukuh bahwa mereka telah membeli tanah tersebut secara sah dan telah dicatat oleh negara. Tapi, hingga saat ini PT Pertamina (Persero) tidak dapat menunjukan bukti yang kuat terkait pembelian lahan tersebut.

Terlepas dari perkara tersebut, warga Pancoran Buntu II tetap menjadi pihak yang paling dirugikan dari sengketa ini. Warga harus berjuang secara mandiri untuk mempertahankan hak-haknya yang telah direnggut satu per satu.

Apalagi Ketua RT yang secara sah menaungi warga Pancoran Buntu II telah lepas tangan dari konflik ini. Ketua RT yang diakui oleh negara tersebut turut mengambil dana kerohiman yang disodorkan pihak PT PTC dan pergi tanpa rasa bersalah.

Ketua RT terdahulu mengkhianati warga yang tetap bertahan dan pergi begitu saja tanpa adanya pergantian struktural anyar terlebih dahulu. Akibatnya beban yang harus diterima warga Pancoran Buntu II semakin berat, selain mendapat intimidasi, mereka juga tidak bisa mengurus administrasi karena adanya kekosongan kekuasaan.

Pemilihan Ketua RT Baru

Untuk mengurangi beban, segenap warga bersama solidaritas Forum Pancoran Bersatu berusaha membuka lembar baru. Mereka melakukan musyawarah mufakat untuk memilih Ketua RT pengganti untuk memulihkan hak warga yang terhenti selama beberapa bulan ini.

Setelah melakukan pemilihan yang didasarkan musyawarah mufakat, terpilihlah satu sosok Ketua RT pengganti bernama Sukardi alias Didi. Kemudian, warga berinisiatif mendaftarkan Ketua RT pengganti kepada Kelurahan Pancoran supaya disahkan.

Namun, usaha warga itu tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Lurah Pancoran dengan lantang menolak mengesahkan Didi sebagai Ketua RT Pengganti yang termasuk dalam wilayah administrasi RT 06 RT 02 itu.

Lurah berdalih warga Pancoran Buntu II merupakan warga gelap yang tidak terdaftar secara administrasi. Sehingga, Lurah Pancoran memberikan syarat agar warga mengumpulkan KTP dan KK sebagai bukti warga negara yang sah.

Setelah semua data terkumpul, warga kembali mendatangi Kelurahan Pancoran pada Senin, (5/4). Akan tetapi pihak kelurahan kembali mempersulit perjuangan warga untuk mengesahkan Ketua RT pengganti. Lurah beralasan pemilihan Didi sebagai Ketua RT pengganti memiliki cacat hukum. Sebab, warga Pancoran Buntu II tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kelurahan terkait adanya pemilihan Ketua RT baru.

Tidak puas dengan alasan Lurah Pancoran yang tidak berdasar, warga memutuskan mendatangi kembali Lurah Pancoran untuk ketiga kalinya dan mendesak pihak kelurahan mensahkan Didi. Namun, Kelurahan Pancoran memilih jalan lain, mereka menawarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipilih secara sepihak oleh kelurahan dan ASN tersebut bakal mengisi kekosongan jabatan RT hingga akhir periode.

Kembali mendapat respon yang jauh dari harapan, warga Pancoran Buntu II bersama solidaritas Forum Pancoran Bersatu pada Selasa (27/4), memutuskan kembali memperjuangkan Didi sebagai Ketua RT yang sah dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Akan tetapi, bukannya sambutan hangat yang diterima, warga malah mendapat intimidasi dari pihak terkait agar mengikuti kemauan kelurahan.

Suasana aksi unjuk rasa di pelataran kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan, Selasa (27/4). (Foto: Media Publica/Dzaky)

“Pihak lurah saat unjuk rasa oleh warga memang benar menemui warga, tapi ia masih saja tetap menawarkan caretaker atau ASN yang dipilih oleh kelurahan. Sedangkan pihak ASN yang dipilih tersebut tidak berdasarkan persetujuan warga Pancoran Buntu II,” Ujar TD Salah satu warga yang terlibat aksi unjuk rasa.

Pihak kepolisian pun pada saat tersebut ikut turun untuk mengamankan aksi warga Pancoran Buntu II dan solidaritas Forum Pancoran Bersatu. Mereka meminta warga untuk mengirimkan tiga orang perwakilan agar berdiskusi dengan pihak kelurahan.

Dikarenakan respon dari pihak kelurahan yang masih saja memaksakan keinginan sepihak untuk menerima caretaker, maka warga bersama solidaritas bersepakat mengabaikan permintaan kepolisian terkait diskusi tertutup itu.

“Pihak Kepolisian ingin meminta mediasi kepada Lurah dengan tiga perwakilan dari warga, sedangkan sudah tiga kali kami melakukan mediasi kepada pihak Kelurahan tapi tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, warga meminta pihak kelurahan ber-mediasi kepada seluruh warga tanpa perwakilan,” ujar PC salah satu warga Pancoran Buntu II yang ikut terlibat dalam unjuk rasa.

Pada akhirnya penyampaian aspirasi yang keempat kalinya di depan Kantor Kelurahan Pancoran itu tidak menghasilkan apa-apa. Warga bersama solidaritas Forum Pancoran Bersatu memilih untuk diam dan pergi meninggalkan kelurahan secara berangsur-angsur.

Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan penyampaian aspirasi di depan Kantor Kelurahan Pancoran kembali kedepannya. Mereka memilih untuk melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta supaya bisa direspon langsung oleh Gubernur Anies Baswedan.

Reporter: Dzaky Nurcahyo

Editor: Media Publica

 445 total views,  6 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.