Jakarta, Media Publica – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Senin (2/11) lalu. Meski baru disahkan, penandatanganan UU ini langsung menuai protes keras dari beberapa elemen masyarakat.

Di antaranya elemen mahasiswa, buruh, hingga petani. Beberapa elemen tersebut masih menolak keras terkait hadirnya UU Ciptaker ini yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

Seperti dilansir CNN Indonesia, beberapa elemen buruh bahkan mengancam bakal melakukan mogok kerja nasional. Mereka ingin aspirasi buruh didengar dan Presiden Jokowi membatalkan UU tersebut.

Salah satu organisasi buruh yang menginisiasikan mogok kerja nasional adalah  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI mengancam akan melakukan mogok kerja serentak di ribuan pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Di seluruh Indonesia lima ribu pabrik. KSPI lima ribu pabrik. Kita instruksikan dua Minggu nanti, tunggu instruksinya,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal di hadapan massa unjuk rasa buruh yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Senin (2/11).

Selain menuai kecaman dari berbagai elemen, UU yang diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020 itu masih terdapat beberapa kejanggalan. Salah satunya yang terdapat di halaman enam, tepatnya pada pasal 6 yang mengatur peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Dalam pasal 6 ada redaksional yang merujuk pada ayat 1 huruf a pasal 5. Tapi, dalam UU Ciptaker yang baru saja disahkan tidak ada ayat tersebut. Bahkan, pasal 5 ditulis tanpa ayat ataupun huruf sebagai turunannya. 

Bunyi dua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Tangkapan layar bagian Pasal 5 dan 6 UU Ciptaker yang diakses dari situs Sekretariat Negara Republik Indonesia. (Foto: Media Publica/Dzaky)

Setelah ditelisik lebih jauh, bukan hanya pasal 6 yang memiliki kejanggalan. Pasal 151 yang termasuk ke dalam BAB IX Kawasan Ekonomi juga memiliki masalah yang sama.

Pada pasal 151 ayat (1), ada redaksional yang merujuk pada pasal 141 huruf b mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan, tetapi nyatanya pasal 141 tidak memiliki turunan huruf. 

Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri atas:

a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan

b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kemudian, pasal 141 pun ternyata tidak masuk ke dalam BAB IX Kawasan Ekonomi, pasal tersebut masuk ke dalam BAB VIII Pengadaan Tanah. Adapun aturan soal kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dituangkan dalam pasal 149 yang berbunyi,

Kawasan Ekonomi terdiri atas:

a. Kawasan Ekonomi Khusus; dan

b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Menanggapi masih adanya kesalahan dalam UU Ciptaker yang sudah diteken Presiden Jokowi, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menuturkan kesalahan ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alat bukti bahwa UU Ciptaker itu dibuat dengan tidak serius.

“Menurut saya ini menggambarkan betul betapa ugal-ugalannya pemuatan undang-undang ini. Benar-benar dikebut sudah enam kali direvisi masih ada yang salah perbaikan,” tuturnya.

Di sisi lain, pihak istana melalui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno telah mengakui adanya kekeliruan teknis dalam UU  Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun ia mengklaim kekeliruan tersebut tidak mempengaruhi implementasi UU tersebut.

“Kami menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).

Pratikno menambahkan bahwa kekeliruan ini menjadi catatan tersendiri bagi Kementerian Sekretariat Negara untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang diundangkan. Ia pun turut memastikan tidak akan ada kekeliruan yang sama di masa depan.

Reporter: Dzaky Nurcahyo

Editor: Media Publica

 132 total views,  6 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.