Jakarta, Media Publica – Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada Selasa (20/10) lalu. Menanggapi hal tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis laporan yang memuat catatan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir. Laporan ini diberi tajuk “Resesi Demokrasi”.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan, judul tersebut dimaksudkan sebagai pengingat masyarakat beserta pemerintah bahwa pada masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Indonesia tidak hanya dalam ancaman resesi ekonomi tetapi juga resesi demokrasi. Situasi ini terlihat dari tidak semangatnya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM).

“Prosesnya sudah berlangsung sejak lama dan akan membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia dan berpotensi menyuburkan pelanggaran HAM,” ucap Fatia dalam konferensi pers secara daring, Senin (19/10).

Siaran pers KontraS yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom, Senin (19/10). (Foto: youtube.com/kontraspublication)

KontraS mencatat bahwa dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, langkah yang diambil justru makin kontraproduktif dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyejahterakan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia dewasa ini sedang mengalami resesi atau penurunan terhadap demokrasi yang disebabkan oleh berbagai aspek.

Adapun beberapa aspek yang KontraS soroti, yaitu penyusutan ruang masyarakat sipil, budaya kekerasan, pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan sipil, serta minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial.

Lebih lanjut, Fatia menambahkan, selama setahun ini pihaknya memantau lima isu tersebut melalui pemberitaan media, pendampingan hukum, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KontraS.

“Yang kemudian kami analisis menggunakan standar HAM yang berkaitan dengan implementasi demokrasi,” tuturnya.

Penyusutan Ruang Sipil

Dalam aspek penyusutan ruang sipil, KontraS menemukan dalam satu tahun terakhir terdapat 157 peristiwa pelanggaran, pembatasan ataupun serangan terhadap kebebasan sipil yang terdiri atas hak asosiasi (4 peristiwa), hak berkumpul (93 peristiwa), dan hak berekspresi (60 peristiwa). Menurut KontraS, polisi adalah aktor utama penyerangan terhadap kebebasan sipil.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga dijadikan alasan untuk memangkas ruang sipil, diantaranya melalui pembubaran aksi yang seringkali dilakukan secara represif. KontraS mengatakan ini adalah bukti negara telah gagal dalam menyediakan akses yang efektif bagi masyarakat untuk mengomunikasikan aspirasinya melalui jalur-jalur lain agar dapat mempengaruhi kebijakan negara, selain melakukan aksi massa.

Terlebih, terdapat perkembangan metode serangan terhadap kebebasan berekspresi, yakni pembungkaman siber dalam bentuk peretasan, intimidasi, doxing, bahkan penyiksaan di ruang siber.

Serangan terhadap kebebasan berekspresi mulai terlihat saat masyarakat menolak revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan pada tahun lalu. Saat itu, sejumlah aktivis antikorupsi dan akademisi yang menolak revisi UU KPK mengalami peretasan dan intimidasi.

Langgengnya Budaya Kekerasan

KontraS mengemukakan bahwa tingginya angka kekerasan yang muncul setiap tahunnya dari lembaga pertahanan dan keamanan tidak pernah disambut dengan wacana mengenai reformasi kelembagaan untuk mengurangi peristiwa kekerasan. Melainkan malah disikapi dengan memperluas tugas, fungsi, dan pengaruh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sejumlah mahasiswa tersungkur pascabentrokan dengan pihak Polri pada aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (7/10). (Foto: ANTARA FOTO) 

Dalam hal ini, Polri memperluas otoritas dan pengaruhnya melalui penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur Polri yang tidak berkaitan dengan urusan keamanan.

Sementara itu, TNI memperluas otoritas dan pengaruhnya melalui penerapan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) seperti perekrutan Komponen Cadangan (Komcad) dan wacana pendidikan “wajib militer” yang kontraproduktif dengan kondisi kampus yang seharusnya menjadi tempat berkembangnya nilai-nilai demokrasi.

“Terlegimitasinya kerja-kerja aparat itu menjadi suatu landasan untuk melakukan tindakan represif,” ujar Rivanlee Anandar selaku Wakil Ketua Koordinator KontraS.

Pengabaian Agenda Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat

Menurut KontraS, tahun ini nyaris tidak ada kemajuan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan justru terjadi kemunduran. Hal ini terlihat dari dikembalikannya berkas penyelidikan peristiwa Paniai oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM, dinyatakannya deklarasi damai peristiwa Talangsari sebagai maladministrasi oleh Ombudsman.

Lalu pernyataan Jaksa Agung bahwa tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat, serta diangkatnya aktor-aktor pelanggaran HAM berat sebagai pejabat pemerintahan. Keseluruhan peristiwa ini menegaskan bahwa isu pelanggaran HAM berat bagi Joko Widodo hanya merupakan komoditas politik tanpa ada niatan untuk benar-benar menyelesaikannya.

Dari segi perlindungan terhadap pembela HAM dalam setahun terakhir pun sama saja. Proses hukum terhadap pelaku penyerangan terhadap pembela HAM masih berlarut-larut bahkan terdapat banyak kejanggalan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam penanganan kasus Novel Baswedan, Golfrid Siregar, dan Ravio Patra. 

Pelibatan Aparat dalam Urusan Sipil

KontraS mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terlalu bertumpu pada lembaga keamanan, pertahanan, dan intelijen. Lembaga-lembaga tersebut dinilai tidak memiliki kompetensi utama di bidang ini juga berdampak buruk tidak hanya pada penanganan pandemi, namun kondisi demokrasi Indonesia kedepannya.

Minimnya Partisipasi Publik dalam Proses Demokrasi

Poin ini dilihat KontraS dalam proses legislasi yang tidak menjadi wadah aspirasi publik dan justru menjadi jalan mulus untuk ambisi investasi pemerintah. Hal tersebut bisa nampak jelas dalam pembahasan dan pengesahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja di tengah suasana pandemi dengan partisipasi publik yang sangat minim.

“Fenomena ini menegaskan pemaknaan negara atas demokrasi yang tidak lebih jauh dari momentum pencoblosan setiap lima tahun tanpa ada upaya untuk melibatkan publik secara lebih substansial dalam tata kelola pemerintahan untuk menjamin akuntabilitas serta terjaminnya kepentingan umum,” tulis KontraS.

Reporter: Kevino Dwi Velrahga

Editor: Media Publica

 240 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.