Published On: Tue, May 29th, 2018

20 Tahun Reformasi, Masih Merindu Orde Baru?

Share This
Tags

Ilustrasi: law-justice.co

Oleh: Mohammad Thorvy Qalbi*

Media Publica – “Piye, enak jamanku tho?” menempel pada sebuah kaca mobil keluarga yang sedang terjebak kemacetan Jakarta sore hari. Senyuman ramah Soeharto ikut melengkapi kalimat tersebut seakan mengajak para pengendara lain ‘merindu’ kejayaan Orde Baru.

Kejayaan orde baru dapat terlihat dari terjaganya stabilitas politik Indonesia. Kala itu, Pegawai Negeri Sipil pun setia memilih Golongan Karya pada Pemilihan Umum yang dilakukan negara. Jika memiliki pilihan lain, mereka langsung menjadi entrepreneur tanpa repot-repot mengurus surat pengunduran diri.

Komunisme tak dibiarkan menjamur, pahlawan Soeharto telah menumpas jutaan rakyat Indonesia yang terjangkit virus komunisme dengan cepat. Mayatnya tak dibiarkan memiliki papan nama, bahkan tak dibiarkan bertemu kembali dengan tanah.

Mahasiswa dianjurkan untuk cepat pulang setelah kuliah berakhir dari pada berdiskusi membantu menyelesaikan polemik negara. Daripada pusing setelah kuliah berjam-jam, lebih baik beristirahat di rumah. Oleh karena itu, Soeharto lewat Surat Keputusan yang dikeluarkan Mendikbud Daoed Joesoef, Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus, merealisasikannya demi mahasiswa.

Harga sandang, pangan, papan sangat bersahabat dibanding pasca reformasi. Rakyat sejahtera, ‘kami’ sejahtera. Hingga pada akhirnya, tepat pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto turun dari singgasana negara setelah 32 tahun menjabat.

Indonesia dalam Hegemoni Orde Baru

Indo Barometer mengeluarkan hasil survei pada 20 Mei 2018 berjudul Evaluasi 20 Tahun Reformasi. Sebanyak 32,9% dari 1.200 responden di seluruh Indonesia menilai Presiden Soeharto sebagai presiden paling berhasil di Indonesia. Disusul oleh Soekarno sebesar 21,3% dan Joko Widodo dengan 17,8%.

Dikutip dari tirto.id, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa menilai hasil survei tersebut wajar. Menurutnya, rezim Orde Baru telah melakukan hegemoni selama 32 tahun. “Soeharto berhasil menghegemoni masyarakat Indonesia, dengan memunculkan narasi bahwa Orde Baru itu baik,” kata Alghiffari.

Konsep Hegemoni yang dipakai rezim Orde Baru adalah konsep dari Vladimir Lenin dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat itu. Lenin melihat bahwa munculnya perlawanan para pekerja lewat perlawanan ekonomi masih merupakan perlawanan yang bersifat sempit. Lenin menganggap perlunya menyuntikkan kesadaran bersifat politis.

“Untuk membawa pengetahuan politik kepada para pekerja, Sosial Demokrat harus berada di antara semua kelas dalam masyarakat, dan hal ini harus dilakukan secara teoritis, propagandis, agigator maupun organisator.” (Lenin, 1946;133)

Jadi dalam catatan ini, hegemoni adalah peran kepemimpinan teoritis. Secara konkret dimanifestasikan dan diartikulasikan dalam sebuah partai pelopor. Hegemoni bagi Lenin lebih menyangkut persoalan kepemimpinan.

Dalam tulisannya State and Revolution, Lenin berpendapat bahwa negara adalah hasil dan perwujudan dari tidak terdamaikannya pertentangan kelas. “Jika negara adalah hasil dari tak terdamaikannya pertentangan kelas, jika ia adalah suatu kekuasaan yang berdiri di atas dan ‘secara meningkat mengasingkan dirinya dari masyarakat’, maka pembebasan kelas tertindas adalah mustahil jika tanpa sebuah revolusi kekerasan. Atau tanpa penghancuran aparatus kekuasaan negara yang telah diciptakan kelas penguasa dan telah mewujudkan alienasi itu.” (Lenin, 1965;5)

Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang berada di puncak kejayaan hingga menduduki peringkat ketiga partai komunis di dunia. Perkembangan pesat PKI berhasil dihentikan oleh rezim Orde Baru serta berhasil menggulingkan pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Soeharto berhasil membuat narasi-narasi bahwa Partai Komunis Indonesia sangat kejam dan menuduh Soekarno ikut terlibat dalam partai tersebut. Puncaknya adalah pembunuhan masal rakyat Indonesia yang dicap Komunis.

Pembunuhan masal dalih komunis sebagai ideologi berbahaya, dan komunis adalah ideologi yang tidak percaya Tuhan terus digaungkan Soeharto ke penjuru Indonesia. Tentu propaganda Soeharto berhasil merekrut masyarakat dengan sukarela bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menumpaskan pengikut PKI.

Propaganda rezim orde baru tidak berhenti begitu saja setelah penumpasan pengikut PKI, propaganda dilanjutkan dengan pemutaran film G30S/PKI. Film tersebut memaparkan kekejaman pengikut PKI di Indonesia yang melakukan pembunuhan terhadap tujuh Jenderal Angkatan Darat. Keberhasilan propaganda bahkan meninggalkan prasasti sakti dan masih diterapkan hingga sekarang.

Hal tersebut terlihat dari Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 yang tak kunjung dicabut, bahkan direalisasikan dalam UU No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Pasal 59 ayat 4c tertulis bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Maksud dari ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Soeharto masih diagung-agungkan karena berhasil menumpas komunisme. Anaknya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto kini muncul dihadapan publik dengan Partai Berkarya dan ingin membawa kembali kejayaan Orde Baru milik ayahnya. “Kita sudah 20 tahun reformasi, tapi keadaan tidak lebih baik, kita juga memiliki hutang yang besar dan rakyat belum ada peningkatan begitu signifikan. Oleh karena itu Partai Berkarya hadir untuk mengisi kekosongan serta membantu ekonomi kerakyatan,” ujar Tommy Soeharto saat diwawancara Aljazeera English, 19 Mei 2018.

Tommy juga menambahkan, rakyat merindukan Orde Baru dan kepemimpinan Soeharto. Hal yang dirindukan rakyat tentang Orde Baru antara lain keadaan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan pekerjaan mudah, dan harga barang yang terjangkau.

Soeharto berhasil membentuk Orde Baru sebagai jaman yang paling berhasil dibandingkan jaman pemerintahan Soekarno dan Reformasi hingga sekarang.

Politik Hegemoni Era Reformasi

Konsep hegemoni secara historis pertama kali diproduksi oleh seorang Marxis Rusia, Plekanov pada tahun 1880. Konsep ini dibangunnya sebagai bagian dari strategi menjatuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni Plekanov mengacu kepada pengertian kepemimpinan hegemonic proletariat dan perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi dengan kelompok lain. Seperti: borjuasi kritis, petani, dan intelektual yang berkeinginan menjatuhkan kepemimpinan Tsar.

Indonesia mengalami hal yang dikonsepkan Plekanov pada saat keruntuhan Orde Baru. Seluruh elemen masyarakat mulai dari kaum borjuis, proletar, dan kaum intelektual bersatu untuk meruntuhkan rezim Orde Baru. Banyak cendekiawan, hingga pejabat negara sepakat dengan apa yang diinginkan mahasiswa saat itu. Pejabat yang ingin tenar? Mungkin. Ikut dalam barisan massa agar dikenal sebagai ‘tokoh’ reformasi supaya dapat menciptakan hegemoni baru untuk kembali menguasai tahta pemerintah. Syukurlah hal tersebut tidak terjadi.

Keruntuhan Orde baru telah diramalkan Antonio Gramsci seorang marxis yang memiliki konsep tentang Negara dan Hegemoni. Menurut Gramsci, akan ada periode di mana kelas-kelas sosial menjadi terlepas dari partai politik mereka. Krisis hegemoni dapat terjadi ketika kelas penguasa melalui negara melakukan tindakan tidak populer (hal ini terjadi juga di Indonesia pada rezim Soekarno). Ataupun meningkatnya aktivisme politik oleh massa yang sebelumnya pasif.

“Manakala kelas penguasa telah kehilangan konsensusnya, misalnya tak lagi ‘memimpin’ namun hanya ‘dominasi’, menjalankan kekuatan kekerasan sendiri. Artinya massa telah terlepas dari ideologi tradisional mereka, dan tak lagi percaya apa yang dahulu mereka percayai. Krisis ini memuat satu situasi di mana yang tua sedang sekarat dan yang muda belum lagi lahir.” (Gramsci, 1976).

Krisis hegemoni akan membuka ruang bagi kelas lainnya dalam masyarakat untuk melakukan penetrasi politik, dan memajukannya sampai pada posisi hegemonik. Namun, untuk mencapai posisi yang hegemonik itu, suatu kelas harus mampu menampilkan kepentingan ‘universal’ dari seluruh masyarakat.

Kelas borjuasi pada hakikatnya tak mampu menampilkan kepentingan ‘universal’ karena ia semata-mata hanya melayani kepentingan kelasnya saja dalam hubungan produksi. Gramsci berpendapat, kelas proletar memenuhi persyaratan ini,  jika ia dapat menggabungkan seluruh sektor untuk sebuah proyek alternatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah pokok dalam masyarakat.

Kelas proletar harus mampu mentransendensikan kepentingannya dari taraf korporatif-ekonomis ke arah yang lebih ‘universal’. Ini berarti intervensi politik yang dilakukan dalam menangani krisis harus mampu menyatukan kepentingan sektor masyarakat yang lain.

Dengan demikian, hegemoni yang dibangun kelas proletar harus merupakan sebuah respon nonkooperatif terhadap krisis kapitalisme. Inilah satu-satunya cara mengembangkan solusi berbeda terhadap krisis yang terjadi sebagai hasil dari sebuah kelas yang melibatkan seluruh sektor masyarakat. Suatu proses penting untuk mencapai masyarakat sosialisme.

Hal tersebut pernah dilakukan negeri ini pada saat meruntuhkan rezim Soeharto. Seluruh elemen masyarakat berhasil bersatu dan menginginkan hal yang sama yakni reformasi. Namun, setelah reformasi berhasil dan Soeharto berhenti menjadi presiden, tidak ada yang dapat menjadi tokoh hegemoni masyarakat Indonesia kala itu. Khususnya dari kelas proletar yang ingin intervensi catur politik Indonesia pasca reformasi.

Alhasil, keruntuhan Orde Baru bukanlah ancaman yang sangat mengerikan bagi kelas borjuasi. Kekosongan tokoh hegemonik dimanfaatkan kelas borjuasi di negara ini. Hegemoni era reformasi kini hanya dimainkan oleh para kaum borjuasi, tentu saja untuk melanggengkan kapitalisme, kekuasaan hingga menjatuhkan lawan. 20 tahun reformasi, kelas proletar kini hanya dijadikan bidak catur permainan klas borjuasi. Sadarkah kita?

History repeats itself, first as tragedy, second as farce.

-Karl Marx.

 

*Penulis merupakan Pemimpin Redaksi Media Publica periode 2017-2018.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>