Published On: Tue, Mar 20th, 2018

The Mahuzes, Tolak Pembuatan Lumbung Pangan di Merauke

Share This
Tags

(Sumber: watchdoc.co.id)

Media Publica – “Dijajah di tanah sendiri” mungkin itu kata-kata yang tepat menggambarkan kondisi Papua dalam film The Mahuzes. Pemerintah mencanangkan 1.2 juta hektare sebagai lahan persawahan di Merauke agar dapat menjadi lumbung pangan dan energi untuk kepentingan ekspor. Hal ini mengingatkan kita pada cultuur stelsel di masa kolonial Belanda, di mana pulau Jawa dan Sumatera dijadikan lahan perkebunan komoditi primadona dunia, seperti tebu, kopi dan karet.

Film yang diunggah oleh channel youtube ‘Watchdoc’ pada 28 Agustus 2015, awalnya menceritakan tentang kehangatan masyarakat Papua. Film ini dengan baik menampilkan pengambilan gambar yang membuat kesan seakan papua baik-baik saja dengan segala apa yang ia punya. Anak-anak hingga orang dewasa tersenyum bahagia dengan kehidupan mereka sekarang yang jauh dari perkotaan.

Sampai pada akhirnya film ini menayangkan rekaman video Presiden Joko Widodo mengunjungi daerah persawahan milik PT Perama Pangan Papua yang luasnya 300 hektare di distrik Kuruk pada 10 Mei 2015. Dalam pidatonya Joko Widodo ingin membuat area persawahan, di mana tanah seluas 1,2 juta hektare hendak dijadikan lumbung pangan dan dan energi dunia berbasis perusahaan (Industri). Proyek ini disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa tidak mungkin bisa tercapai luas seperempat tanah Merauke dalam 3 tahun. Namun pemerintah tetap melanjutkan program ini walaupun perkembangan tak banyak diketahui sejauh ini.

Bisa dibilang proyek tersebut mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Secara tidak langsung pemerintah membabat habis hutan-hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka secara turun-menurun. Film tersebut juga mempertegas sikap masyarakat papua menolak program tersebut. Mungkin, Pemerintah dapat menjamin kehidupan mereka sekarang, namun bagaimana dengan anak cucunya nanti? Mau menghidupi dirinya dengan bagaimana apabila tidak ada sagu?

Tidak perlu mengonsumsi nasi, sagu yang diperoleh secara alami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Mereka menganggap jika pangan pokok digantikan oleh nasi, maka akan dibutuhkan masa tanam dan panen cukup lama. Berbeda dengan sagu, dapat dengan mudah ditemukan di alam.

“Proses sagu untuk bisa dimakan lebih cepat dari pada padi,sagu dalam satu hari ketika diolah siap untuk dimakan pada hari itu juga. Tapi, padi membutuhkan proses berbulan-bulan agar bisa dimakan,” ujar salah satu masyarakat setempat dalam film tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang Mahuze untuk menolak program ini terlebih ketika terjadi penggusuran hutan tanpa adanya sosialisasi ke masyarakat dari pihak pengembang. Masyarakat mengingatkan kepada para pekerja untuk tidak asal tebang hutan begitu. Penduduk sekitar juga memasang plang agar pihak pengembang tidak masuk ke wilayah milik penduduk.

Terlihat juga dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat, ketika mereka bermusyawarah mengenai hal ini. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi demokrasi. Mereka tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi lebih mengutamakan kebersamaan dan mengedepankan cara berpikir yang bijaksana.

Melihat film ini rasanya sangat miris ketika rakyat Papua dijajah sendiri, menjalankan program nasional tanpa ada dialog ke rakyat kecil.

“Kami di sini punya pikiran bahwa tanah itu adalah kandungan ibu. Karena tanah yang memberi hidup. Ini mama, ini rahim Ibu. Karena tanah ini adalah rahim ibu, kita makan dan minum pun sampai mati. Tanah ini yang menyimpan kita.” Warga Mahuze.

 

Peresensi: Muhammad Fernando Avi Arrachman

Editor: Mohammad Thorvy Qalbi

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>