Ilustrasi
Ilustrasi
Jakarta, Media Publica – Ketimpangan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan, terlihat sejak era pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan dari 40 persen pada 1976 menjadi 11,36 persen pada 1998.

Namun pasca pemerintahan Soeharto, BPS menyatakan persentase kemiskinan pada 1998 berubah dari 11,36 persen menjadi 17,5 persen.

Berdasarkan data yang disajikan lembaga survey mengenai kemiskinan di Indonesia, yakni pengukuran pengeluaran per kapita yang memberikan perkiraan lebih rendah dari pendapatan per kapita, timbullah sebuah ketimpangan yang dimaksud.

Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya peningkatan pada koefisien Gini (ukuran kesenjangan pendapatan) dari jumlah pembelanjaan per kapita rumah tangga sejak 1980 hingga 1996.

Ketimpangan tersebut didukung dengan semakin meningkatnya perbedaan akses terhadap pendidikan dan perpindahan generasi muda dari desa ke kota. Anak dengan keluarga kaya yang hidup di kota tentunya lebih bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dan terjamin dibandingkan anak dengan keluarga miskin yang hidup di desa.

Begitupun pendatang dari desa ke kota yang berusaha mencari pekerjaan namun sayangnya berakhir dengan tingkat produktivitas rendah dan hanya menjadi buruh di sektor informal.

Tatkala, ketimpangan tersebut didukung dengan tingkat ekonomi yang ada di Indonesia yang sarat akan kemiskinan. Dimana hal tersebut bisa dicegah atau mungkin dikurangi dengan menambah lapangan pekerjaan di desa, konektivitas di wilayah timur serta perhatian pada masyarakat miskin.

Sumber: Antara
Editor: Dianty Utari Syam

1,104 total views, 12 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.