Jakarta, Media Publica – Pelanggaran terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat serta kebebasan berorganisasi dan berkumpul telah terjadi kembali dan dilakukan oleh institusi pendidikan swasta di bilangan Sunter, Jakarta Utara. Adalah Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG ’45) Jakarta dan Yayasannya yang membubarkan secara paksa seluruh organisasi kemahasiswaan dikampusnya.

Sejumlah organisasi mahasiswa di universitas ini dibredel oleh yayasan yang didukung oleh rektor UNTAG ’45 Jakarta pada 19-20 Desember 2013.

Adapun organisasi yang dibubarkan secara paksa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), baik di tingkatan Universitas maupun Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), Pecinta Alam UNTAG ’45 Jakarta (PATAGA), Resimen Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bidang seni dan teater.

Tak berhenti sampai disitu beberapa hal yang menyangkut mahasiswa juga diuangkan, ini sangat memberatkan para mahasiswa. Beberapa hal yang diuangkan seperti adanya denda tambahan atas keterlambatan membayar uang kuliah dikenakan denda sebesar Rp 25.000 dan biaya tambahan untuk ujian susulan sebesar Rp 200.000.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tengah membantu menangani kasus yang melibatkan enam orang mahasiswa yang dipecat karena melakukan aksi unjuk rasa menentang pembubaran seluruh organisasi kemahasiswaan.

Adalah Mamat Suryadi, Zainudin Alamon, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muhammad Rahmansyah yang dipecat karena sanksi akademik.
Pembubaran paksa terhadap organisasi mahasiswa dan pemecatan ini tentu melanggar Pasal 28 konstitusi yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berkumpul, juga sederet peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mahasiswa adalah calon pemimpin dimasa mendatang yang penuh tantangan. Sehingga penting bagi mahasiswa, untuk mengaktualisasikan dirinya dibangku kuliah melalui berbagai organisasi mahasiswa.
Untuk membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor 03/SK-REK/SM/II/2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tertanggal 3 Februari 2014, LBH Jakarta akan melakukan upaya hukum dan non hukum.

Dalam rilisnya LBH Jakarta juga meminta agar :
– Kepada Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta agar kembali menghidupkan seluruh organisasi kemahasiswaan dan mencabut skorsing dan pemecatan terhadap Sdr. Mamat Suryadi, dkk
– Komnas HAM agar segera menindaklanjuti laporan Sdr. Mamat Suryadi, dkk
– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar memanggil dan memberikan sanksi kepada Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
– Seluruh mahasiswa Jabodetabek untuk menunjukkan solidaritas dan ambil peran terhadap peristiwa ini.

Sumber : Rilis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Editor : Mega Pratiwi

 1,684 total views,  4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.