Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengaku belum menerima berkas laporan bus Transjakarta berkarat (sumber : radaronline.com)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengaku belum menerima berkas laporan bus Transjakarta berkarat
(sumber : radaronline.com)
Jakarta, Media Publica – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Blucer W. Rajagukguk mengaku belum menerima berkas laporan bus Transjakarta berkarat. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta BPK untuk menelusuri adanya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) baru.

“Sampai saat ini, kami belum menerima (laporan),” kata Blucer, di Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Meskipun telah mendapat laporan dari Pemprov DKI, BPK tidak serta-merta dapat mengauditnya. Semua pemeriksaan akan dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan BPK. Setelah itu, BPK siap memeriksa dan mengaudit pengadaan bus transjakarta dan BKTB berkarat.

Setiap pelaporan akan dikaji untuk melihat seperti apa bentuk kejanggalan dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari hasil penyelidikan itu dapat disimpulkan seperti apa bentuk penggunaannya. Apakah sesuai aturan atau menyalahi aturan.

“Pada dasarnya, semua pemeriksaan diarahkan pada hal yang bersifat wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta hal yang bersifat prioritas untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara, maupun perbaikan pelayanan publik,” kata Blucer.

Pemprov DKI Jakarta meminta keterlibatan BPK dalam pengadaan bus. Setelah munculnya indikasi kecurangan dalam pengadaan 310 bus gandeng (articulated) dan bus single Transjakarta serta 346 bus sedang yang digunakan sebagai pelayanan BKTB. Hingga saat ini, ada 90 unit bus gandeng dan 18 unit bus sedang yang telah dioperasikan. Dari angka ini, sebanyak 5 unit bus dan 10 BKTB rusak dan berkarat.

Selain BPK, Pemprov DKI juga meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan Kejaksaan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bahkan bukan hanya curiga adanya kecurangan proses lelang, namun menuding ada penggelembungan harga. Dalam perencanaan pembelian, harga bus gandeng yang ditaksir Rp 4,1 miliar. Setelah dilelang didapatkan harga per unitRp3,78 miliar. Padahal penentuan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Direktur PUsat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT, Prawoto menegaskan, penetapan HPS ini menggunakan dasar pasal 66 butir 7, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Kami tidak terlibat dalam proses lelang, hanya menentukan HPS dan Spesifikasi bus,” ujar Prawoto.

Ia menjelaskan untuk menentukan HPS, BPPT melakukan pencarian informasi harga pasar, informasi pengadaan barang dan jasa, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi terkait; daftar biaya atau tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal, harga kontrak sebelumnya.

Lalu besaran inflasi tahun sebleumnya, suku bunga berjalan, dan nilai kurs Rupiah terhadap Dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), perbandingan dengan nilai kontrak sejenis di tempat lain, perkiraan perhitungan yang dilakuan oleh konsultan perencana, memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Ia menegaskan penetapan HPS itu juga melihat harga rata-rata produk yang akan dibeli dan tidak asal hitungan.

Sumber : Kompas.com dan Tribunnews.com

Editor : Kris Aji Irawan

1,023 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.