Etika siber disiapkan oleh Kominfo sebagai penangkal konten negatif dan meningkatkan keamanan informasi Nasional. (sumber : tribunnews.com)
Etika siber disiapkan oleh Kominfo sebagai penangkal konten negatif dan meningkatkan keamanan informasi Nasional.
(sumber : tribunnews.com)
Jakarta, Media Publica – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan pentingnya penangkal konten negatif dan keamanan informasi nasional. Melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo menyiapkan etika siber untuk penggunaan internet di Indonesia.
“Misi etika siber itu untuk menjaga konten positif di Indonesia dari konten negatif dari luar negeri. Ini wujud keinginan adanya kedaulatan internet Indonesia,” kata Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Mariam F Barata͵ pada Jumat (28/2).

Etika siber diberlakukan akibat maraknya aksi kejahatan di dunia maya dan banyak konten-konten yang perlu dicermati, sehingga kejahatan di dunia maya tersebut dapat diminimalisir. Kejahatan dunia maya mempunyai dampak yang sangat merugikan baik secara finansial maupun secara non finansial, secara pribadi, organisasi, maupun pemerintah dan negara.

Etika siber salah satunya akan diterapkan melalui tiga upaya pendekatan perlindungan terhadap bahaya internet, yakni melalui sosio-kultural ͵tata kelola teknologi dan hukum.

Pendekatan sosial budaya akan memberikan pemahaman dari sudut sosial budaya agar masyarakat memahami secara benar tentang kepedulian akan keamanan informasi khususnya fenomena dalam dunia siber yang bersifat global dan lintas batas (borderless). Kedua, pendekatan tata kelola dan teknologi keamanan informasi, yang dalam hal ini pendekatan dilakukan melalui sistem manajemen keamanan informasi serta melalui pendekatan teknologi yang cermat dan akurat serta baru agar dapat menutup setiap lubang atau celah yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan-penyerangan dalam dunia siber. Ketiga, pendekatan hukum yaitu tersedianya instrumen hukum positif nasional yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronika (PSTE) yang salah satunya adalah kebijakan dan regulasi di bidang keamanan informasi.

Ketiga pendekatan di atas akan memberikan solusi yang komprehensif yang juga mencakup
faktor People, Process dan Technology. People meliputi kesadaran dan kepedulian pengetahuan serta keahlian dari sumber daya manusia. Process meliputi pembangunan dan penerapan sistem manajemen keamanan Informasi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan Technology merupakan tools untuk mewujudkan metodologi, strategi dan perencanaan terhadap sistem keamanan informasi nasional.

“Namun harus diakui bahwa kami tentunya tidak bisa menutup akses laman-laman berkonten negatif secara sempurna, atau secara keseluruhan. Sebab mereka akan kemudian muncul lagi sehari berselang dengan alamat baru, atau semacamnya,” ujar Mariam.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII)͵ Hidayat Nahwi Rasul, menambahkan sudah semestinya masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dalam menjaga dan memelihara kebaikan dan kebenaran bukan sebaliknya͵saat menggunakan internet.

“Sementara media sosial juga harus dijadikan ruang publik yang dapat membangun peradaban yang beradab,” tutup Hidayat.

Sumber: Antara dan Okezone
Editor: Putri Yanuarti

 1,820 total views,  8 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.