(Sumber : kpu.go.id)
(Sumber : kpu.go.id)
Jakarta Media Publica – Rencana pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 700 miliar untuk dana saksi partai politik akhirnya dicoret dari Peraturan Presiden (perpres). Namun hingga kini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) belum secara resmi melansir final beleid soal pembiayaan pemilu tersebut. Sebelumnya sejumlah partai politik dan KPK berpendapat dana tersebut berpotensi memicu tindakan korupsi .

Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membenarkan dana saksi partai politik telah dicoret dari rancangan perpres.”Dana saksi parpol dicoret dalam rancangan tersebut karena akan dibuat terpisah. Kami fokus dulu ke mitra PPL (pengawas pemilu lapangan) dan linmas (perlindungan masyarakat) yang sudah disetujui,” ujar Zudan saat ditemui di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengatakan pihaknya kini memprioritaskan dana untuk untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Mengenai mitra PPL, dalam draf rancangan perpres 24 Januari, disebutkan sebagai mitra pendukung pengawas pemilu lapangan yang dibentuk Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di TPS. Pengawas pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pembentukan dan pelaksanaan tugas mitra PPL bersumber dari APBN. Honorarium mitra PPL dalam negeri Rp 100.000 dan mitra PPL di luar negeri 50 dollar AS. Adapun satuan pertahanan sipil/linmas belum definisikan. Honornya pun belum dicantumkan dalam rancangan perpres. Bawaslu mengaku honor PPL resmi menyedot anggaran Rp 800 miliar, dan sudah disetujui untuk dibayar dengan APBN.

Pemerintah harus segera menyelesaikan Perpres tersebut. Karena masih ada kemungkinan bahwa persoalan dana saksi parpol akan diatur dalam peraturan lain. Polemik dana tersebut dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan partai politik dan berpeluang besar dikorupsi secara terang-terangan karena pendanaanya tidak diatur dalam undang-undang.

Sumber : Tribunnews & Kompas
Putri Yanuarti

801 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *