Melalui Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 150 tahun 2013, Jokowi mengatur pelarangan menggunakan kendaraan pribadi bagi PNS DKI Jakarta  (Sumber : todayonline.com)
Melalui Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 150 tahun 2013, Jokowi mengatur pelarangan menggunakan kendaraan pribadi bagi PNS DKI Jakarta (Sumber : todayonline.com)
Jakarta, Media Publica – Hari ini, Jumat (3/1) aturan pelarangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan pribadi pada Jumat pecan pertama setiap bulannya mulai berlaku. Hal tersebut ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Pelarangan penggunaan kendaraan pribadi bagi PNS DKI Jakarta tersebut telah diatur dalam bentuk Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 150 tahun 2013. Instruksi tersebut mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan dinas.

Jokowi menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan aturan tersebut kepada Inspektorat DKI Jakarta. Namun, dia belum memutuskan sanksi yang diberikan kepada PNS yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

“Itu urusannya nanti di inspektorat, untuk sanksinya tadi baru dirumusin. Tetapi belum selesai, tadi masih dirapatin,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota, Kamis (2/1).

Peraturan tersebut dimulai pada hari ini, 3 Januari 2014. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI nomor 150 tahun 2013, yang ditandatangani pada 30 Desember 2013 tentang penggunaan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda empat maupun dua serta kendaraan dinas operasional bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.
Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ambulans, pemadam kebakaran, patroli jalan raya, penanggulangan bencana, Satpol PP, pompa banjir, penyiraman tanaman, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat.

Ahok Akan Tetap Membawa Mobil
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan tetap mengendarai mobilnya ke kantor. Efektivitas waktu menjadi alasannya mengapa tetap membawa kendaraan untuk ke kantor, “Pada bilang mau baik bus, naik taxi, tapi saya naik mobil. Lebih cepat, karena kalau naik bus harus pindah tiga kali. Lebih cepat naik mobil sendiri 20 menit sudah sampai, naik Transjakarta pindah-pindah, sampe 45 menit,” ungkapnya di Balai Kota pada Kamis (2/1).
Ia juga menambahkan bahwa dirinya bukanlah PNS sehingga dirinya tidak wajib mengikuti Instruksi Gubernur (Ingub) tersebut.

“Kan kita juga enggak ada kewajiban. Kita bukan PNS kok. Cuma kan kita kasih contoh kan kalau memang lebih merepotkan ya enggak bisa. Itu yang mau kita tunjukkan ke warga DKI. Kita enggak paksa orang naik Transjakarta, tapi mereka akan terpaksa pindah,” ucap pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

walaupun dirinya tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk ke kantor, Ahok tetap mendukung gagasan Jokowi tersebut karena dirasa efektif untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota, “Setuju aja. Kalau efektif apa enggak tergantung mereka tinggal di mana, kalau seperti saya susah.

Jokowi sendiri telah mencontohkan kepada jajarannya untuk bersepeda. Sejak satu bulan terakhir, setiap hari Jumat, Jokowi selalu bersepeda menuju kantornya.

Sementara itu, terkait dengan rencana Ahok untuk tetap menggunakan mobil ke kantor, Jokowi enggan berkomentar banyak.

“Ya instruksinya seperti itu pokoknya. Besok mungkin satu, dua masih ada yang melanggar. Sanksinya belum Ada, tadi baru dirumusin,” katanya.

Sumber : antaranews.com dan merdeka.com
Editor : Dianty Utari Syam

1,473 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.