Tradisi yang tak pernah lepas di setiap Idul Fitri ialah pemberian remisi. Begitu pula bagi para koruptor yang akan mendapatkannya. Sumber: lawangpost.com
Tradisi yang tak pernah lepas di setiap Idul Fitri ialah pemberian remisi. Begitu pula bagi para koruptor yang akan mendapatkannya.
Sumber: lawangpost.com

Jakarta, Media Publica – Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Tak terkecuali bagi para tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Satu fenomena yang tidak bisa dipisahkan adalah remisi bagi para narapidana, khususnya koruptor. Mengapa begitu saja mereka diberikan keringanan hukuman?

Pada Idul Fitri tahun ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi khusus kepada 54.396 napi, yang terdiri dari 53.555 napi mendapat remisi khusus kelas I dan 841 kelas II alias langsung bebas. Dari jumlah itu, 35 orang merupakan napi tindak pidana terorisme, 8.807 napi kasus narkotika, 182 napi kasus korupsi, 54 orang kasus illegal logging, 51 napi kasus illicit trafficking, dan 5 napi kasus money laundering.

Sedangkan untuk kasus kejahatan Hak Asasi Manusia tidak satu napi pun mendapat remisi dari total pengghuni 475 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia yang dihuni 163.147 orang yang teridiri 111.786 napi dan 51.361 tahanan.

Remisi khusus Lebaran yang diberikan Kemenkum HAM tahun ini berkisar antara 15 hari sampai dua bulan. Lebih dari 54 ribu tahanan mendapatkan remisi, termasuk tahanan kasus korupsi.

 

Justice Collabolator

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, remisi merupakan hak para napi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Amir menjelaskan, syarat mendapatkan remisi tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 yang diperketat dengan PP Nomor 99 Tahun 2012. Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, napi harus menjadi justice collabolator jika ingin mendapatkan remisi. Amir sendiri tak bersedia menyebut siapa napi dimaksud yang menjadi justice collabolator tersebut.

Amir berdalih, dalam penegakan hukum harus merahasiakan identitas napi yang menjadi justice collabolator sebagaimana diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012.

Justice Collaborator (JC) ialah orang yang ada dalam kesalahan kasus tersebut dan ia akan mengungkap itu. Sehingga justice collaborator harus mendapat keringanan hukum, karena dia mengungkap kejahatan.

Dimana JC ini akan memudahkan penyelesaian kasus, karena ada beberapa orang yang terlibat. Keterangannya kemudian akan diverifikasi di (LPSK). Jadi, kualifikasi untuk mendapat perlindungan tersebut ditentukan oleh LPSK.

 

Pemberian Remisi Sebaiknya Diperketat

Koruptor sama dengan pelaku kejahatan lain yang memiliki hak mendapat remisi. Tapi, sebaiknya pemberian remisi kepada koruptor diperketat.

Demikian dikatakan Profesor Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie. “Remisi itu hak, tak terkecuali koruptor, tapi sebaiknya diperketat,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini di acara open house di kediamannya di Jakarta, Sabtu (10/8).

Menurut Jimly, harus dibedakan antara kejahatan korupsi dan orangnya, karena meski seseorang melakukan korupsi, dia tetap manusia biasa yang mempunyai hak untuk mendapat remisi.

“Hukum dan keadilan tidak boleh mengeksklusifkan atau mengecualikan seseorang,” terang Jimly.

Jimly menilai kurang tepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pemberian Remisi Umum dan Khusus.

“Tidak perlu lagi direvisi. Pengetatan pemberian remisi kepada koruptor bisa dilakukan dengan cara memperketat regulasi dan implementasi. Sehingga, pemerintah tak sembarangan memberikan remisi. Jadi jangan pengetatan hanya dipahami dalam konteks regulasi. Asal ada masalah kita perbaiki regulasi. Habis waktu dan pikiran kita dengan membuat aturan terus,” tutur Jimly.

 

Belum Menerima Remisi

Sementara itu, Otoritas Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung belum jua mengumumkan resmi korting hukuman hadiah Lebaran buat 200-an pesakitan kasus pidana khusus atau korupsi yang mendekam di penjara khusus koruptor itu. Pasalnya, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang remisi para koruptor belum jua mereka terima hingga Ahad 11 Agustus 2013 atau dua hari setelah Lebaran.

Padahal, biasanya keputusan remisi buat para terpidana korupsi pun diumumkan pada saat Hari Raya Idul Fitri, setelah shalat Ied di penjara. Namuh pada pagi Hari Lebaran pertama kemarin, baru korting buat 154 terpidana kasus pidana umum yang diumumkan Kepala Lapas Sukamiskin Giri Purbadi.

“Kabarnya surat putusan remisi itu sudah keluar (diterbitkan Kementerian), tapi kami masih belum terima,” ujar Giri saat dihubungi Ahad malam 11 Agustus 2013. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan para bosnya di Kementerian, termasuk Direktur Jenderal Pemasyaratan.

“Tapi katanya LP (Lembaga Pemasyarakatan_ lain juga ada yang belum. Untuk Sukamiskin mungkin ada spesifikasi khusus. (Remisi buat koruptor) dipertimbangkan matang-matang supaya tidak mengundang kontroversi,”kata Giri lagi.

Sukamiskin sudah mengusulkan remisi 14 hari hingga 2 bulan buat 204 koruptor di penjara itu setidaknya sejak sepekan sebelum Lebaran. Para koruptor yang sudah diusulkan mendapat korting masa hukuman selama satu bulan antara lain, eks Hakim Syarifuddin, mantan Mendagri Hari Sabarno, bekas Dirut PT PLN Eddie Widiono.

 

 

Sumber: Tempo & Detik

Editor: Dianty Utari Syam

613 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *