*Oleh Ananda Ratu Ayu Kemuning

Sumber : The Jakarta Post
Sumber : The Jakarta Post

Menginjak 7 tahun telah berlalu, sejak 26 mei 2006 banjir lumpur panas telah menenggelamkan Porong Sidoarjo. Penyemburan lumpur panas dari lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas ini telah merugikan masyarakat yang berada di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Penyebab utama dari keluarnya semburan lumpur panas ini yaitu dikarenakan kegiatan pengeboran yang dilakukan dilokasi tersebut oleh PT Lapindo Brantas, adanya kesalahan pengeboran ini pun menyebabkan kebocoran pada pipa saluran gas. Namun pemerintah menyangkal kesalahan oleh perusahan milik salah satu Calon Presiden 2014  ini, pemerintah menganggap lumpur ini karena bencana alam.

Banyak pemukiman warga dan juga kawasan industri utama di Jawa Timur yang menjadi korban dari semburan lumpur panas ini. Selain itu, semburan lumpur ini juga memutuskan jalur antar kota seperti jalur pantura timur dan jalur kereta api Surabaya-Malang begitu juga Surabaya-Banyuwangi.

Banyak yang dirugikan oleh semburan Lapindo ini contohnya pada masalah kesehatan akibat bau gas ini menimbulkan banyak warga yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Selain itu, tentunya banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan mereka pun hilang.

Dengan masalah ini pemerintah berjanji akan menangani segala dampak yang di timbulkan dari semburan Lapindo ini hingga tahun 2014. Dana untuk menangani masalah ini pun diperoleh dari pajak rakyat yang jumlahnya pun tidak sedikit yaitu sebesar Rp8,6 triliun. Hingga Mei 2012 sudah tercatat 4.229 berkas korban perusahaan milik Politisi ini yang belum di lunasi, yang diperkirakan dana diperkirakan mencapai Rp920 miliar.

Pemerintah pun dianggap tidak serius untuk menangani kasus ini, banyak masyarakatnya yang dirugikan, mereka memerlukan tempat tinggal yang layak serta lapangan pekerjaan tetapi tak ada dana kompensasi yang layak bagi masyarakat. Begitu juga solusi yang diberikan, solusi tersebut hanyalah mendatangkan masalah baru sepertu pembuangan sebagian lumpur tersebut ke laut, menurut aktivis lingkungan hidup solusi tersebut mengakibatkan perusakan ekosistem laut.

Dari pihak PT Lapindo Brantas  sendiri pun terkesan hanya menjajikan saja segala perjanjian yang dibuatnya oleh korban semburan Lapindo. Masih banyak berkas pertanggungjawaban untuk para korban yang belum dilunasi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini diharapkan agar pemerintah lebih serius lagi untuk menangani masalah ini dan memberikan solusi yang tepat agar segera menghentikan semburan lumpur panas ini, begitu juga untuk pihak PT Lapindo tidak hanya menjanjikan para korban dari kesalahan perusahaannya.

*Penulis adalah Anggota LPM Media Publica periode 2012-2013

1,294 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.