2006_kartun-korupsiJakarta, MediaPublica – Banyak fenomena yang terjadi jelang pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 mendatang. Salah satunya adalah fenomena pemanfaatan wakil dari partai politik yang menduduki posisi penting di pemerintahan maupun kursi dewan, untuk mendulang rupiah bagi pendanaan partainya menuju Pemilu 2014.

Pada kenyataannya untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu Partai-Partai yang menjadi peserta Pemilu membutuhkan lebih dari satu cara untuk memperoleh dana tersebut.

Peneliti  Bidang Anggaran dan Korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, menjelaskan bahwa banyak lahan atau posisi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh wakil Partai yang menduduki posisi penting di pemerintahan maupun kursi dewan untuk mengumpulkan dana bagi pribadi maupun partainya.

“Mereka itu punya potensi untuk menggunakan APBN atau APBD untuk kepentingan pemenangan Partainya gitu ya, caranya juga ada banyak,” jelas Ade kepada Mediapublica.co, Jakarta, Kamis (30/5).

Selain itu Ade juga menerangkan bahwa ICW sendiri memiliki dua kategori untuk mengklasifikasikan cara-cara Partai tersebut dalam melakukan pendanaan Partainya. Dua kategori tersebut dikatakannya sebagai cara yang subhat atau abu-abu dan cara yang haram.

“Cara subhat itu seperti menggunakan dana hibah atau baksos yang ada di Kementrian atau daerah untuk meningkatkan popularitas kepartaiannya. Misalnya pemberian bantuan yang kemudian diidentikkan dengan nama atau partai tempat dia ada dan kemudian uang APBN/APBD diarahkan kepada konstituen mereka, seperti itu. atau dengan cara yang haram seperti terang-terangan meminta fee atau melakukan manipulasi atau dari proyek-proyek yang berada di wilayah kewenangan mereka untuk kemudian digunakan sebagai pendaan Partai mereka,” lanjut Ade.

Sebagai contoh terdekat bisa dilihat dari kasus suap impor daging dengan tersangka Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Luthfi yang notabene sebagai  anggota Komisi I DPR telah melakukan pelanggaran kode etik dengan membahas masalah impor daging sapi yang merupakan kewenangan Komisi IV DPR.

Namun, mengapa Luthfi malah mengurusi persoalan yang tidak terkait sama sekali oleh komisinya? Menjawab pertanyaan tersebut, aktivis dan pengamat politik, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa kasus LHI adalah salah satu contoh kasus dimana Partai-Partai memanfaatkan posisi penting wakil mereka untuk mencari dana bagi keperluan partainya maupun pribadi.

“Untuk Pemilu itu kan butuh dana besar dan kasus LHI itu cuma salah satu aja, kalau mau dibongkar habis proses-proses yang terkait penyalahgunaan anggaran seperti itu sih masih banyak lagi,” tutup Fadjroel.

Reporter : Danny 

Editor: Mianda Aurani

 1,161 total views,  8 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.